POSBEKASI.COM, BEKASI – Pilkada serentak di Jawa Barat pada tahun 2018 berpotensi rawan, terutama masalah haka pilih warga yang sampai kini tidak terekam dalam data e-KTP.
Hal itu diungkapkan Ketua KPU Jawa Barat, Yayat Hidayat, menyatakan pihaknya berharap KPU tingkat kabupaten/kota mengantisipasi tidak terjadinya problem saat Pilkada.
“Potensi pertama terkait daftar pemilih, masih banyak warga yang memiliki hak pilih belum merekam data KTP elektronik. Berdasarkan pendataan awal, di Jabar ada 1,3 juta warga yang belum merekam data,” kata Yayat di Bekasai, Selasa 22 Agustus 2017.
Potensi kedua, terkait pendaftaran calon jalur perseorangan maupun yang diusung partai politik ada kewajiban memublikasikan jumlah dukungan berikut nama-namanya.
“Masalah bisa muncul jika ada nama tak merasa memberikan dukungan. Kalau sudah demikian, bisa masuk ranah pidana karena upaya pemalsuan tanda tangan. Untuk itu perlu verifikasi lapangan harus dilakukan dengan saksama demi mengantisipasi,” terangnya.
Selanjutnya kata Yayat, kampanye dan dana kampanye juga bisa menjadi masalah. Dimana calon harus menaati ketetapan perihal dana kampanye ini, terlebih kini ada aturan pembatasan yang harus diikuti.
“Yang sering bermasalah adalah saat penghitungan suara, karena sering terjadi perbedaan tafsir dengan saksi perihal surat suara yang sah,” ujarnya.
Termasuk menjadi masalah hak-hak kaum disabilitas jangan sampai diabaikan. “Bagaimanapun, mereka memiliki hak pilih yang juga dijamin undang-undang,” katanya.
Menurutnya, kondisi dikhawatirkan bila tanpa ada upaya agresif instansi dengan melakukan aksi jemput bola akan terjadi pengabaian hak konstitusi hak pilih warga.
“Ini perlu penanganan, koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terus diintensifkan agar bisa segera dirampungkan perekaman data warga,” katanya.[ISH/RIS]