BANDUNG, POSBEKASI.com — DPRD Jawa Barat menyambut baik perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespons keresahan masyarakat terhadap maraknya aksi begal dan kejahatan jalanan. Namun, lembaga legislatif ini mengambil posisi kritis agar penanganan kriminalitas tetap berada di koridor hukum yang benar tanpa membebankan keamanan kepada masyarakat awam.
“Jangan sampai instruksi atau imbauan yang dikeluarkan justru menimbulkan multi-tafsir di masyarakat, seolah-olah negara memberikan lampu hijau bagi aksi kekerasan kolektif,” kata anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Syahrir, S.E., M.I.Pol, dikutip dalam keterangannya, Sabtu (8/8/2026)
Lebih lanjut Syahrir mengatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan tindak kriminal merupakan tugas utama serta tanggung jawab absolut aparat kepolisian. Warga diingatkan agar tidak didorong mengambil alih kewenangan aparat, karena tindakan pengejaran mandiri tanpa perlindungan taktis berpotensi memicu aksi main hakim sendiri (vigilantism) serta mengancam keselamatan jiwa.
“Penegakan hukum dan pemberantasan tindak kriminal adalah tugas utama serta tanggung jawab absolut aparat penegak hukum (Kepolisian),” kata anggota Komisi I DPRD Jabar ini.
Sebagai solusi, penanganan kejahatan jalanan harus dilakukan secara sistematis melalui langkah konkrit, seperti optimalisasi patroli preventif kepolisian di titik rawan, akselerasi infrastruktur keamanan berupa perluasan CCTV dan penerangan jalan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor hingga tingkat akar rumput.
“Optimalisasi patroli preventif dan akselerasi infrastruktur keamanan adalah kunci utama untuk menutup ruang gerak pelaku kejahatan,” sebut H. Syahrir.
Selain itu, penyediaan digitalisasi kanal pelaporan cepat (*emergency hotline*) serta mitigasi sosial bagi generasi muda dinilai sangat krusial agar masyarakat dapat berperan secara tepat sebagai mitra strategis pemberi informasi, bukan sebagai eksekutor hukum di lapangan.
“Masyarakat Jawa Barat hari ini menuntut dua hal mutlak: rasa aman yang nyata dan kepastian hukum yang berkeadilan,” ungkap anggota Fraksi Gerindra.
Menutup pernyataan sikapnya, DPRD Jabar menekankan agar setiap kebijakan partisipasi publik memiliki batasan hukum yang ketat guna menjawab tuntutan warga atas rasa aman dan kepastian hukum yang berkeadilan.
“Keamanan adalah tanggung jawab mutlak negara, dan masyarakat adalah mitra strategis dalam mewujudkannya,” ujarnya. [amh]