
POSBELASI.COM | GROBOGAN – Dampak banjir di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan meluas hingga merendam 9.000 Kepala Keluarga (KK) per Senin (16/2/2026) malam. Meskipun genangan air di wilayah hulu mulai surut, debit air kiriman kini mulai bergeser dan meningkatkan tinggi muka air di wilayah hilir.
“Jumlah warga terdampak meningkat menjadi 9.000 KK akibat meluasnya genangan dari wilayah hulu ke hilir, namun hingga saat ini tidak terdapat pengungsian terpusat karena warga memilih evakuasi mandiri ke rumah kerabat,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (17/2/2026).
Bencana ini dipicu oleh hujan intensitas tinggi yang mengguyur sejak Ahad malam (15/2) hingga Senin pagi (16/2). Luapan air berasal dari empat sungai besar, yakni Sungai Glugu, Jajar, Tuntang, dan Lusi, yang melampaui kapasitas tampung akibat kiriman debit air dari wilayah hulu.
“Banjir juga dipicu oleh jebolnya sejumlah titik tanggul, seperti di Sungai Cabean, Sungai Jajar Baru, Sungai Jratun, dan Sungai Tuntang yang menyebabkan air langsung masuk ke permukiman warga,” jelasnya.
Data terkini mencatat 42 desa di 10 kecamatan terdampak, meliputi Kedungjati, Tegowanu, Gubug, Purwodadi, Karangrayung, Geyer, Toroh, Pulokulon, Penawangan, dan Godong. Di wilayah hilir seperti Purwodadi, tercatat ribuan KK masih tergenang dengan ketinggian air di beberapa titik sempat mencapai 1 meter.
“Kondisi di lapangan menunjukkan tren yang berbeda; di wilayah hulu seperti Kecamatan Kedungjati genangan sudah surut, namun di wilayah hilir justru mengalami penambahan tinggi muka air,” tambahnya.
Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan terus melakukan penanganan darurat dengan mengevakuasi warga di titik-titik kritis seperti Perumahan Permata Hijau dan Desa Tinanding. Selain evakuasi, pendistribusian logistik dan kerja bakti penguatan tanggul di Desa Trisari juga terus dikebut untuk mencegah luasan banjir bertambah.
“BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kenaikan debit air susulan dan selalu mengikuti arahan dari pemerintah daerah setempat selama masa tanggap darurat ini,” pungkas Abdul Muhari. [jhs]

