JAKARTA, posbekasi.com – Dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, efektivitas pelaksanaan berbagai program berskala besar kini mulai diuji dari segi kualitas dan mutu penerimaan di masyarakat.
Berdasarkan data Sekretariat Kabinet per 20 Oktober 2026, program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 62 juta penerima, di samping layanan Cek Kesehatan Gratis sebanyak 108 juta orang, renovasi 30 ribu sekolah, perbaikan 400 ribu rumah, serta penyerapan 5,48 juta tenaga kerja dari investasi Rp3.923 triliun.
“Di situlah kebijakan negara menjadi nyata: ketika hasilnya hadir dalam kehidupan warga, bukan hanya dalam angka laporan. Capaian pelaksanaan itu patut diakui, tetapi setiap angka besar perlu diikuti pertanyaan sederhana: bagaimana mutu hasilnya?” ujar Pendiri GREAT Institute sekaligus Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN, Abdullah Rasyid, dalam keterangannya diterima redaksi, Ahad (25/10/2026).
Sorotan terhadap kualitas pelaksanaan program pemerintah semakin menguat seiring munculnya berbagai tantangan di lapangan, terutama pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Laporan media internasional Reuters pada 22 Oktober 2026 menyoroti adanya kasus keracunan makanan, dugaan korupsi, hingga dinamika dukungan politik internal koalisi dan penurunan kepuasan publik berdasarkan hasil survei SMRC.
“Ketika jangkauan program membesar, tanggung jawab pengawasannya ikut membesar. Bagi keluarga yang anaknya sakit setelah menerima makanan, jutaan porsi yang telah dibagikan tidak mengurangi pentingnya satu kejadian yang menimpa mereka. Keselamatan anak adalah ukuran pertama keberhasilan program ini,” tegas Abdullah Rasyid.
Guna menjaga kelangsungan program sosial tersebut, pemerintah disarankan untuk memperketat standar pengawasan pangan di seluruh dapur penyedia dan membuka data insiden secara transparan.
Keberadaan partai koalisi pendukung pemerintah juga diharapkan tidak sekadar memberikan dukungan politik, melainkan aktif melakukan fungsi pengawasan dan koreksi sejak dini.
“Kritik dari pendukung pemerintah tidak perlu dibaca sebagai pembangkangan. Dalam demokrasi, ia dapat menjadi peringatan sebelum masalah membesar. Tujuan MBG layak dijaga, namun cara mencapainya harus selalu dapat dikoreksi,” tuturnya.
Ke depan, keberhasilan tahun-tahun berikutnya dari masa pemerintahan ini dinilai tidak lagi sekadar diukur dari seberapa besar angka penetrasi program yang dijalankan.
Ujian terberat pemerintah terletak pada keberanian menerima masukan, memperbaiki kelemahan sistem pendistribusian, serta memastikan seluruh manfaat program sampai secara aman kepada masyarakat.
“Dua tahun pertama telah menunjukkan kemampuan negara menggerakkan program besar. Tahun-tahun berikutnya akan menguji kemampuan yang lebih sulit: menerima peringatan, memperbaiki kesalahan, dan memastikan manfaat sampai dengan aman kepada setiap warga,” pungkasnya.
Pewarta/Editor: Hasibuan/RED-02