Posbekasi

Sidang Kode Etik Polri Pecat EHS Terkait Penyadapan Presiden Prabowo

Irjen Pol. Eko Hadi Santoso alias EHS mengenakan pakaian warna biru dijatuhi sanksi tegas pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
Irjen Pol. Eko Hadi Santoso alias EHS mengenakan pakaian warna biru dijatuhi sanksi tegas pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah terbukti menyalahgunakan wewenang dan fasilitas teknologi institusi untuk melakukan praktik penyadapan ilegal (illegal access) terhadap Presiden Prabowo Subianto, usai menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar secara marathon di Gedung Presisi 3, Lantai 2, Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026). Posbekasi.com / Ismail Hasibuan

posbekasi.com, Jakarta – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri menjatuhkan sanksi tegas berupa pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Pol. Eko Hadi Santoso alias EHS setelah terbukti menyalahgunakan wewenang dan fasilitas teknologi institusi untuk melakukan praktik penyadapan ilegal (illegal access) terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Putusan pemecatan tersebut diketok dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar secara marathon di Gedung Presisi 3, Lantai 2, Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026), yang langsung direspons dengan pengajuan upaya hukum banding oleh pihak terduga pelanggar.

“Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Polri senantiasa berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law,” tegas Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat memberikan keterangan pers di Lobby Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Selasa (17/11/2026) malam.

Advertisements

Persidangan yang berlangsung selama sembilan jam sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Komjen Pol. Hendro Pandowo., dengan menggali keterangan dari sembilan orang saksi, termasuk satu saksi meringankan berinisial DR yang diajukan oleh EHS. Berdasarkan konstruksi fakta persidangan, EHS terbukti terlibat dalam pemufakatan akses ilegal untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan menyalahi prosedur, sehingga melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 serta Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang berujung pada sanksi etika perbuatan tercela sekaligus sanksi administratif pemecatan.

“Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel,” ujar Trunoyudo menekankan konsistensi Polri dalam menjalankan program Bersih ke Dalam tanpa memandang pangkat maupun jabatan pelanggar.

Kendati menempuh jalur banding yang nantinya akan diperiksa serta diputus oleh Komisi Banding sesuai mekanisme Perpol Nomor 4 Tahun 2026, EHS dipastikan tidak terlepas dari jerat hukum umum karena akan segera dikembalikan ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses penyidikan pidana. Di samping menuntaskan perkara EHS, Divpropam Polri juga mengonfirmasi jadwal sidang kode etik lanjutan terhadap personel lain berinisial LSP pada pekan depan setelah seluruh kesiapan pemeriksa dari Bidang Kode Etik rampung.

“Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga,” ungkap Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam yang mengawasi langsung jalannya persidangan sejak pagi hingga sore hari.

Choirul Anam memaparkan bahwa jalannya persidangan berlangsung sangat mendalam dan proporsional, di mana majelis komisi memberikan ruang seluas-luasnya bagi penguraian alur kewenangan, pemeriksaan saksi, hingga penyampaian nota pembelaan dari terduga pelanggar. Ia juga mencatat bahwa di hadapan majelis sidang, EHS sempat menyampaikan penyesalan mendalam serta permohonan maaf atas perbuatannya sebelum akhirnya menyatakan banding atas vonis PTDH yang dijatuhkan.

“Pembenahan Polri membutuhkan partisipasi teman-teman media dan masyarakat luas. Kami mengapresiasi setiap masukan, informasi, serta kontrol sosial yang diberikan. Polri berkomitmen menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,” pungkas Trunoyudo menutup keterangannya.

Dalam pusaran kasus dugaan penyadapan terhadap kepala negara ini, penyidik diketahui telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.

Selain Listyo Sigit, tiga tersangka lainnya adalah Kadivkum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.

Sebelumnya, Irjen Pol. Ahrie Sonta telah lebih dahulu menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

 

 

Pewarta/Editor: Ismail-Zulkarnain/RED01

BEKASI TOP