
POSBEKASI.com | KARAWANG – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring langsung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Gelombang III Tahun 2025 di Kabupaten Karawang. Pilkades yang dilaksanakan secara serentak di 9 desa pada 8 kecamatan, berbasis elektronik (e-voting) atau Pilkades Digital, diharapkan menjadi momentum penerapan “Demokrasi Modern” di seluruh desa di wilayah Jawa Barat.
“Pilkades Digital ini menjadi perhatian serius Komisi I guna memastikan seluruh tahapan demokrasi berjalan sesuai ketentuan. Ini adalah tonggak penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang lebih transparan dan efisien,” kata anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, H. Syahrir, SE, M.I.Pol, saat melakukan monitoring Komisi I DPRD Jabar bersama Bupati Karawang Aep Syaepuloh dan Forkompinda Karawang, di Desa Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Kawarang, Ahad (28/12/2025).
Monitoring di titik pertama Pilkades Jatisari tersebut terdapat empat calon Kades yakni, Hamidun Majid, Casmita, Kahpi Adung Putra dan Asmadi.
Monitoring ini merupakan bagian dari rangkaian kerja Komisi I DPRD Jabar yang berlangsung pada 27–29 Desember 2025. Dari Desa Jatisari, anggota DPRD Jabar ini bergeser ke lokasi Pilkades di Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kotabaru, yang diikuti 5 kandidat Kades yakni, Asep Yayan Sugiarto, Umar, Samsul Holik, Didin Samsudin dan Syarif Hermayansyah.
“Secara umum, 9 desa yang melaksanakan Pilkades berjalan sukses. Tapi, kami memiliki catatan beberapa hal yang akan menjadi evaluasi seperti peningkatan dan perbaikan teknis pelaksanaan di tahun 2026 akan ada sekitar 67 desa lagi yang menggelar Pilkades secara digital,” terang Syahrir.
Lebih lanjut Syahrir menyoroti perlunya perbaikan aksesibilitas bagi pemilih lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Hal ini menjadi krusial mengingat pada tahun 2026 mendatang, terdapat sekitar 67 desa lagi di Jawa Barat yang dijadwalkan menggelar Pilkades secara digital.
“Beberapa pemilih lansia kesulitan untuk mengklik layar, dan fasilitas untuk pemilih disabilitas kee depan harus lebih dipermudah lagi. Pemilih lansia dan disabilitas juga memiliki hak demokrasi untuk menentukan pilihannya,” ungkap Syahrir.

Legislator dari Fraksi Gerindra ini menegaskan bahwa inovasi digital merupakan tonggak penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat desa. Proses pemilihan diharapkan menjadi lebih efisien, transparan, modern dan mampu meminimalisir potensi kecurangan.
“Inovasi Pilkades digital ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi desa dengan tujuan meningkatkan kualitas demokrasi, meminimalisir potensi kecurangan, serta menghadirkan proses pemilihan yang lebih efisien, modern, transparan, dan terpercaya,” jelas Syahrir.
Total jumlah pemilih dari 9 desa yang mengikuti Pilkades serentak ini mencapai 56.750 warga, yang seluruh proses pemungutan hingga penghitungan suara dilakukan secara elektronik, dengan pengawasan ketat dari berbagai pihak guna memastikan pelaksanaan berjalan jujur, adil, dan berintegritas.
“Antusiasme warga sangat tinggi, ini modal utama dari pesta demokrasi yang harus dipupuk sebagai demokrasi modern, dan bisa dilaksanakan di semua desa di Jawa Barat,” jelas Syahrir.
Kepada kandidat Kades yang terpilih, Syahrir berharap dapat menjadi pemimpin yang memilki integritas untuk masyarakat di desanya.
“Diharapkan kepala desa terpilih mampu menjadi pelayan masyarakat yang baik, membawa kemajuan, serta memastikan pembangunan yang merata di desanya masing-masing,” pungkasnya. [yan]

