posBEKASI.com | CIKARANG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir, SE, M.IPol, meminta Bupati Bekasi Dani Ramdan dan jajarannya fokus menangani 30 desa tersebar 10 kecamatan yang dilanda darurat kekeringan bisa tertangani secepatnya sehingga tidak semakin meluas.
“Namanya darurat jadi harus ditangani secara cepat, taktis dan fokus sehingga kedaruratan kekeringan dapat teratasi. Pemkab Bekasi jangan lengah apalagi masih disibukkan acara acara serimonial dengan soal-soal receh yang tidak menyentuh langsung ke masyarakat,” ungkap Syahrir dalam keterangannya, Sabtu 16 September 2023.
Syahrir menyebut adanya ieputusan Bupati Bekasi nomor HK.02.02/Kep.599-BPBD/2023 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan selama 14 hari kedepan terhitung sejak Kamis 14 – Rabu 27 September 2023, tidak semata hanya mengeluarkan surat tetapi harus ditangani.
“Ini sudah masuk bulan kedua darurat kekeringan, sejak penetapan tanggap darurat 31 Agustus hingga 13 September 2023, kemudian diperpanjang hingga 27 September 2023. Semestinya, bila ditangani secara darurat, menimal kekeringan tidak meluas hingga ke 30 desa. Ini perlu dipertanyakan dan dievaluasi kinerja Pemkab Bekasi mengatasi status tanggap darurat bencana kekeringan,” kata anggota Komisi I DPRD Jabar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar IX (Kabupaten Bekasi).
Lebih lanjut politisi Partai Gerindra yang sejak Kabupaten Bekasi dinyatakan tanggap darurat kekeringan, hampir setiap pekan mendistribusikan air bersih ke desa-desa kepada masyarakat yang kesulitan mendapat air bersih untuk keperluan sehari-hari.
“Selain kepedulian sebagai wakil rakyat, Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto juga selalu mengingatkan agar kader partai Gerindra di mana pun berada harus membantu masyarakat. Apalagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, semua kader Gerindra harus turun membantu tajyaty,” ujarnya.
Dari data yang diungkap Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Muchlis, pada Kamis 14 September 2023, lahan yang terdampak kekeringan mencapai 2.000 hektar lahan belum tertangani.
Begitu pun warga masyarakat yang terdampak kekeringan mencapai 118.679 jiwa atau 37.377 Kepala Keluarga (KK).
“Kondisi ini bila tidak ditangani secara serius, maka dampak kekeringan akan semakin meluas. Jadi, Pemkab jangan hanya mengeluarkan surat status darurat saja, tetapi tidak tahu bagaimana menangani secara darurat. Rakyat perlu solusi mengatasi kedaruratan ini, bukan surat keputusan darurat yang dikeluarkan itu,” pungkasnya. Adikarya Parlemen