posBEKASI.com | BEKASI – Pantai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terus mengawal aspirasi polemik sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk dipertimbangkan apakah dihapus atau dilanjutkan dengan catatan harus ada perbaikan.
“PPDB ini maksudnya baik untuk pemerataan sekolah sekolah dan peserta didik baru. Tetapi pelaksanaan di lapangan belum maksimal hingga terjadi kekacauan, sehingga perlu opsi pertimbangan perbaikan,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Gerindra, H. Syahrir SE, M.IPol, dalam keterangannya, Sabtu 12 Agustus 2023.
Opsi tersebut lanjut Syahrir yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini, terkait pembatalan 4.791 calon siswa siswi SMA dan SMK peserta Didik Baru 2023 di Jawa Barat.
“Ini justru terjadi khususnya di Jawa Barat, jadi pertimbangan perbaikan seperti yang disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani sangat baik untuk dilakukan pada PPDB 2024,” terang Syahrir.
Sebenarnya, Wakil Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan aspirasi mengenai polemik sistem zonasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Ahmad Muzani menyampaikan kepada Jokowi perihal kebijakan PPDB yang menimbulkan masalah baru. Muzani mengatakan sistem PPDB membuat sekolah yang tidak unggul menjadi semakin tidak unggul.
“Kami tadi menyampaikan tentang kebijakan PPDB, penerimaan peserta didik baru yang di banyak tempat menimbulkan problem baru. Tidak seperti maksud diadakannya kebijakan ini yakni untuk sekolah-sekolah unggul. Yang terjadi justru sekolah unggul makin unggul, yang tidak unggul ya tidak unggul,” kata Muzani
Menurut Muzani, Jokowi mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi PPDB tahun depan. Muzani menyebut persoalan PPDB ini hampir terjadi di semua provinsi.
“Bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat. Presiden menanggapi bahwa ini memang menjadi catatan bagi pemerintah. Nyatanya memang sungguh luhur, maksudnya mulia, maksud baik dari diselenggarakannya PPDB ini ternyata belum terjadi. Bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi,” ujarnya.
“Karena itu presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus atau menghentikan kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Muzani mengatakan sejatinya sistem yang dibangun di PPDB untuk pemerataan sekolah unggulan sudah baik. Akan tetapi, kata Muzani, perlu ada penyempurnaan agar tidak menimbulkan masalah di tahun berikutnya.
“Seperti apa nanti presiden memutuskan, intinya adalah Gerindra ingin agar kebijakan ini dievaluasi, disempurnakan. Karena PPDB ini maksudnya baik,tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Artinya perlu penyempurnaan dalam pelaksanaan teknisnya, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah seperti sebelumnya,” kata Muzani. Adikarya Parlemen