POSBEKASI.com | CIKARANG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Jejen Sayuti minta proyek pelebaran Jalan Cikarang – Cibarusah tidak sebatas seremoni di sepanjang 2,3 kilometer saja, melainkan menjangkau hingga keseluruhan total ruas jalan.
“Masih terdapat sejumlah titik yang memerlukan rekonstruksi di ruas jalan sepanjang 21 kilometer tersebut lantaran kerap menjadi penyebab kemacetan,” ungkap Jejen di Cikarang dikutip dalam keterangannya, Kamis 2 Juni 2022.
Dikatakannya, ruas Jaan Cikarang – Cibarusah yang perlu dilebarkan tidak hanya sepanjang 2,3 kilometer saja agar mampu menjadi solusi mengatasi kemacetan. “Ini baru tahap pertama, sedianya nanti bisa berlanjut ke tahap berikutnya,” tambah Jejen.
Jejen mengibaratkan Jalan Cikarang – Cibarusah sebagai jantung utama akses masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah selatan.
“Masyarakat khususnya di Kabupaten Bekasi yang tinggal di bagian Selatan, ini istilahnya adalah urat jalannya. Kemarin sudah action, semoga pengerjaannya lancar,” katanya.
Lebih lanjut Jejen menyatakan membutuhkan dorongan dari segenap unsur terkait agar pekerjaan pelebaran di ruas jalan tersebut dapat terus dilanjutkan hingga ke tahap kedua, tiga, dan seterusnya.
“Saya di DPRD Jabar pasti mendorong terus. Tergantung juga sama teman-teman di DPRD Kabupaten Bekasi juga harus terus mengajukan. Pemkab Bekasi juga demikian. Makanya harus berkolaborasi,” terangnya.
Hak serupa juga diharapkan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengingat ruas Jalan Cikarang – Cibarusah merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat namun belum memenuhi standar jalan provinsi.
“Jalan Cikarang – Cibarusah eksis hanya selebar enam meter padahal kalau standar jalan provinsi minimal 14 meter lebarnya,” katanya.
Dani pun berharap agar program pelebaran infrastruktur jalan bisa terus didukung oleh legislatif sehingga bisa dilakukan ke tahap selanjutnya. Apalagi kelancaran lalu lintas mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara lebih luas lagi. “Ya nanti akan terus lebar secara bertahap sampai ke Cibarusah. Tergantung kemampuan kami dan dukungan dari dewan,” ucapnya.
Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jabar Dede M Yahya menjelaskan proses pelebaran jalan tidak hanya membutuhkan anggaran dari pemerintah daerah semata melainkan juga kesiapan masyarakat.
Menurut dia, kendala utama pekerjaan proyek fisik ini justru berada pada pemilik lahan yang masih enggan direlokasi saat lahannya terkena imbas kegiatan yang dimaksud.
“Bisa dilanjutkan kalau ada pengajuan dari kabupaten tapi dilihat dulu kesiapan lahan. Ini saja 2,3 kilometer penggantinya lahan bergulir sejak 2017. Terkadang dana dari provinsi siap tapi pengganti lahan belum siap. Karena kalau ganti lahan wewenang pemerintah kabupaten,” katanya.[POB]