Bekasi Online

Pasca OTT Wali Kota Bekasi, Sekda Reny Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Berjalan

Kantor Pemerintah Kota Bekasi. [Posbekasi.com /Dokumentasi]

POSBEKASI.com | BEKASI – Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawati, mengatakan semua aparatur Pemkot Bekasi tetap melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Hal tersebut diungkapkan Reny pascapenangkapan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam operasi senyap yang dilakukan KPK di rumah Dinas Wali Kota Bekasi, Rabu 5 Januari 2022.

“Pemerintah Kota Bekasi memastikan proses pelayanan publik terhadap masyarakat tetap berjalan,” kata Reny dikutip dalam siaran persnya, Jumat 7 Januari 2022.

Menurutnya, Perangkat Daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat tetap memberikan pelayanan. “Program dan kegiatan di lingkungan Perangkat Daerah pun tetap berjalan,” ujarnya.

Dikatakannya, masyarakat tetap dapat mengurus kebutuhannya ke Perangkat Daerah terkait seperti Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas, RS Pemerintah, Mal Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, dan lainnya.

Sebagaimana diwartakan, mulai Kamis 6 Januari 2022, Rahmat Effendi dan kawan kawan, resmi ditahan terkait kasus dugaan korupsi dan suap yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Rumah Dinas Wali Kota Bekasi, Rabu 5 Januari 2022, pukul 14:00.

Dari 14 orang yang diamankan, KPK menahan 9 orang tersangka, yakni tersangka penerima suap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (RE),  Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).

Selanjutnya, tersangka pemberi suap yakni, Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).

Dari tersangka yang di OTT diberbagai tempat yakni di wilayah Kota Bekasi, dan Jakarta,  KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebanyak Rp5,7 miliar dari rumah Dinas Wali Kota Bekasi saat Rahmat Effendi diamankan tim KPK.

KLIKKronologis OTT Wali Kota Bekasi, Tim KPK Intai Penyerahan Uang di Rumah Dinas

Uang tersebut diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan yang melibatkan tersangka RE.

“Perlu diketahui, jumlah uang bukti kurang lebih Rp5,7 miliar dan sudah KPK sita sekitar Rp3 miliar dan sekitar Rp2 miliar dalam buku tabungan,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat menggelar konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis 6 Januari 2022.

Firli menyatakan, saat OTT pada Rabu 5 Januari 2022 dan Kamis 6 Januari 2022 siang, KPK menangkap 14 orang, namun KPK menetapkan 9 orang sebagai tersangka.

Akibat perbuatan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan penerima suap RE dan Cs disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf f serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Para tersangka mengenakan rompi tahanan KPK berwarna orange dihadirkan saat konferensi pers, beberapa tersangka ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan Rahmat Effendi dan tersangka lainnya di tahan di Rutan Gedung Merah Putih.

“RE dan beberapa tersangka lain di tahan di Rutan KPK. Nantinya akan dilakukan isolasi mandiri guna menjalankan protokol kesehatan di masa Covid-19 ini,” sebut Firli.[ISH/YAN]

BEKASI TOP