Bekasi Online

73 Pasutri Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Pabayuran

73 pasangan suami istri mengikut Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kantor Desa Karanghaur, Kecamatan Pebayuran, Jumat 26 NOV 2021. [Posbekasi.com /Newsroom]

POSBEKASI.com | PEBAYURAN – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi bekerjasama dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, menggelar Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu diikuti 73 pasangan suami istri (pasutri) di Kantor Desa Karanghaur, Kecamatan Pebayuran, Jumat 26 NOV 2021.

Plt Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Robert Suhandi, mengatakan Sidang Isbat tersebut bertujuan agar para pasutri memperoleh kepastian hukum status perkawinan yang belum tercatat oleh negara.

“Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam membantu masyarakat menertibkan administrasi kependudukan,” kata Robert.

Ia menuturkan, saat ini di Kabupaten Bekasi masih banyak pasangan suami-isteri yang belum memiliki buku nikah dan akte perkawinan sehingga berdampak pada sulitnya membuat akte kelahiran untuk anak.

“Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat belum memiliki buku nikah dan akte perkawinan. Salah satunya tingkat kesadaran yang rendah dari masyarakat mengenai pentingnya dokumen pencatatan sipil khususnya akte perkawinan dan buku nikah,” katanya

Karena itu pihaknya berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat, dengan cara sosialisasi mengadakan kegiatan sidang isbat nikah terpadu di setiap kecamatan.

Untuk selanjutnya, kata dia, pasangan yang sudah melakukan sidang isbat nikah terpadu, akan mendapatkan buku nikah dari Kementerian Agama dan dari Disdukcapil akan mengeluarkan kartu keluarga (KK) baru, serta akte kelahiran baru untuk anak dan juga Kartu Identitas Anak (KIA).

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi, Suryadi berharap kegiatan sidang isbat nikah terpadu ini akan terus berlangsung secara kontinyu di tahun mendatang. Upaya tersebut sebagai bentuk pelayanan hukum dan penegakan keadilan kepada warga Kabupaten Bekasi.

“Karena setiap warga masyarakat berhak mendapatkan identitas hukum, salah satunya tentang sah tidaknya perkawinan yang mereka laksanakan,”ucapnya.

Suryadi meminta, pasangan yang mengikuti sidang isbat agar menyampaikan informasi yang benar mengenai riwayat pernikahan yang pernah dilakukan secara agama atau nikah siri.

“Karena perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, sehingga tidak boleh ada dusta, saksi yang disumpah juga harus menyampaikan sesuai yang diketahuinya,” katanya.[RIK]

BEKASI TOP