POSBEKASI.COM | Oleh: Andra Setiawan
Dimasa sekarang, sudah tidak heran lagi bahwa pemerintahan sudah tidak dapat mengamalkan etika dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan dalam mengatur kehidupan warga negara Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya para pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya, yaitu kasus korupsi yang menjadi kebiasaan atau sudah menjadi tradisi yang lumrah di dalam suatu pemerintahan di indonesia.
Hingga, rakyat pun sudah tidak heran lagi jika para pejabat melakukan hal tersebut karena rakyat sudah terbiasa dengan berita-berita yang ada di radio, tv, dan juga di koran yang memuat berita tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara. Dengan hal ini, menjelaskan bahwa sudah tidak ada lagi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akibat dari seringnya rakyat yang melihat para pejabat melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan negara dan rakyat serta yang paling sering didengar oleh rakyat, yaitu kasus korupsi.
Hal ini seharusnya dapat menjadi perhatian penuh dari pemerintahan karena dengan seringnya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat negara, mengakibatkan rakyat sudah hilang kepercayaan terhadap pemerintahan sebagai pengatur tatanan negara. Hal tersebut dapat terjadi karena para pejabat negara sudah pudar akan etika dalam berpolitik yang seharusnya para pejabat ini dapat menjadi teladan atau contoh bagi para penerus bangsa dan rakyat namun hal tersebut sudah hilang entah kemana keberadaannya dengan seringnya para pejabat melakukan pelanggaran kasus korupsi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan nafsu akan keserakahannya.
Dengan maraknya kasus korupsi diIndonesia, sudah sepatutnya pemerintah berbenah didalam pemerintahan untuk dapat lebih selektif lagi dalam memilih para pejabat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan juga perannya dengan baik sebagai pengatur tatanan pemerintahan. Salah satu contoh yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam memilih para calon pejabat/pegawai pemeritah adalah dengan menerapkan etika dalam berpolitik. Hal tersebut sangat penting dalam suatu pemerintahan karena etika menyangkut moral dan akhlak seseorang dalam bersikap, jadi jika para pejabat dapat menerapkan etika dengan baik, maka sudah tidak akan terjadi lagi kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat negara.
Pernyataan bahwa etika ini harus dimiliki oleh para pejabat negara, dapat dilihat dari arti etika menurut departemen pendidikan kebudayaan yang menjelaskan bahwa etika itu memiliki beberapa arti, yaitu: Satu, yaitu sebagai pengetahuan bagi kita dalam melihat hak dan kewajiban itu sebagai hal yang baik atau sebagai hal yang buruk. Kedua, sebagai tempat untuk mencari asas dan juga nilai yang diperbolehkan oleh akhlak atau moral., Ketiga, mencari kebenaran dalam kelompok sosial atau masyarakat yang diikutinya, baik secara benar ataupun salah.
Dengan pemerintah membuat kebijakan untuk setiap para pejabat dapat mengamalkan nilai nilai etika menjadikan para pejabat memiliki sikap tanggungjawab yang baik dalam melaksanakan tugasnya serta menurunkan kasus pelanggaran yang sering dilakukan oleh para pejabat yaitu kasus korupsi.
Namun, bukan etika saja yang harus dimiliki oleh para pejabat, tapi nilai-nilai politikpun harus dimiliki oleh para pejabat dalam mensukseskan pemerintahan yang baik dan juga dapat dipercaya oleh rakyat. Dikarenakan etika saja tidak cukup didalam suatu pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya oleh para rakyat. Kenapa nilai-nilai politik harus diterapkan juga, karena para pejabat masih kurang dalam pemahaman berpolitik yang baik dan benar.
Hal tersebut, dibuktikan dengan para pejabat yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik seperti para pejabat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dalam melaksanakan tugasnya hanya dengan berdiam diri saja tanpa memberikan solusi atau sepatah katapun, dilihat saat rakyat melakukan aspirasi atau penyampaian pendapat untuk pemerintah, namun para pejabat DPR hanya diam tanpa merespon pendapat dari para rakyat dan menyampaikannya kepada para pejabat pemerintah yang bersangkutan. Sehingga, hal ini juga lagi-lagi menjadi kebiasaan buruk dari pemerintah Indonesia sebagai pemegang tatanan negara.
Bahkan, sampai rakyatpun yang sudah kesal dan pasrah melakukan sindiran terhadap pemerintahan, terutama DPR yang seharusnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan namanya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi jembatan bagi pemerintah dan rakyat dalam menyampaikan pendapat rakyat kepada pemerintah yang nantinya dapat disampaikan dengan baik kepemerintahan yang bersangkutan.
Contoh sidiran yang diciptakan oleh rakyat terhadap pemerintahan, yaitu bagaimana caranya Indonesia bisa menjadi maju kalau para pejabatnya masih molor di kursinya saat siang bolong, lalu contoh sindiran lainnya yaitu cita-citanya nanti saat sudah besar ingin menjadi apa? menjadi pegawai pemerintahan pak/ibu, kenapa? karena tidur aja digaji perbulannya pak/ibu.
Oleh karena itu, sudah sangat jelas bahwa pemerintah harus melaksanakan penerapan nilai-nilai politik didalam para calon pejabat/pegawai pemerintah agar terciptanya suatu tatanan pemerintahan yang baik dan harmonis antara pemerintah dan warganya. Hal ini sesuai dengan arti kata politik dari bahasa asalnya yaitu Yunani yang menjelaskan bahwa politik dalam bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara kota, jadi politik adalah orang-orang yang menekuni hal-hal yang berkaitan dengan negara/kota. Dan menurut Ramlan Surbakti yang menjelaskan bahwa politik adalah sebuah proses interaksi antara negara dan warganya dalam menjalankan sesuatu secara bersama-sama dalam suatu wilayah tertentu.
Jadi, nilai-nilai politik dan juga etika saling berkaitan satu sama dalam membangun perilaku para pejabat yang bertanggungjawab, berwibawa dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat luas. Maka dari itu, pemerintah dapat membuat aturan di dalam pemerintahan dengan membuat sistem penerapan etika politik di dalamnya. Seperti dalam penyeleksian para calon pegawai pemerintahan, para calon harus lulus dalam tes tertulis dan juga tes penerapan etika politik di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk pegawai pemerintahan yang naik jabatan sebagai kepala atau menteri oleh Presiden, harus dilihat dulu latar belakang dari para calon pegawai yang dipromosikan tadi apakah selama dia menjadi pegawai pemerintahan melakukan tugas-tugasnya dengan baik tanpa sekalipun terlibat kasus pelanggaran apapun atau berita miring yang bersangkutan dengan calon pegawai yang dipromosikan.
Selain itu, etika politik juga sangat bagus diterapkan di pemerintahan indonesia karena negara indonesia yang menjungjung tinggi nilai agama dan juga mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam ini membuat penerapan etika politik di dalam pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Hal itu dikarenakan etika politik sejalan dengan ajaran-ajaran agama yang ada diindonesia terutama dalam ajaran agama Islam, karena menurut ajaran agama Islam, etika politik adalah sebuah aturan atau norma yang ada di dalam sebuah negara yang dimana setiap individu dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan dan ajaran Allah yang sudah dicantumkan dalam kitab Al-Qur’an. Serta salah satu dasar dari etika politik dari ajaran agama Islam, yaitu berkomitmen dalam berpolitik untuk dapat mensejahterakan rakyat dan menghasilkan hukum-hukum yang adil adalah perilaku yang sejalan dengan ajaran di dalam Al-Qur’an.
Dengan demikian, diharapkan bahwa penerapan aturan etika politik ini dapat diaplikasikan atau diwujudkan nantinya didalam pemerintahan indonesia untuk dapat mengubah tatanan pemerintahan indonesia ke arah yang lebih baik lagi dengan semua para pejabat maupun pegawai pemerintahan dapat memiliki perilaku yang bertanggungjawab, berwibawa, dan dapat menjadi teladan dan contoh bagi penerus bangsa nantinya yang akan meneruskan tugas-tugas dari para pejabat sebelumnya dimasa yang akan datang.*
Andra Setiawan
Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik