POSBEKASI.COM | JAKARTA – Harapan Irjen Pol Dr. Drs. Muhammad Fadil Imran, M.Si, ada anggota Polri berasal dari Papua sebagai penerus Kapolda Metro Jaya yang saat ini dipimpinnya diapresiasi Indonesia Cinta Kamtibmas (ICK) sebagai estafet tongkat komando di Ibukota Negara Indonesia.
“Pernyataan Irjen Pol M Fadil Imran yang disampaikan langsung kepada masyarakat Papua di Jakarta ini cukup menyentak dan mengkagetkan adanya anggota Polri asal Papua sebagai penerusnya memimpin wilayah hukum Polda Metro Jaya. Walau demikian, ICK mengapresiasi harapan dan doa Irjen Fadil tanpa melihat asal usul daerah untuk memegang tongkat komando di Ibukota Jakarta,” kata Ketua Presidium ICK, Gardi Gazarin, SH, dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (3/9/2021).
Sebelumnya, Irjen Fadil berdoa dan berharap ke depan ada anggota Polri dari Papua yang bisa menggantikan dirinya sebagai Kapolda Metro Jaya.
“Saya berharap dan berdoa mudah-mudahan suatu saat nanti orang Papua bisa jadi Kapolda Metro Jaya. Tentunya dengan didukung dengan masyarakat Papua yang di seantero nusantara,” kata Irjen Pol Dr. Drs. M Fadil Imran, M.Si, saat menggelar silaturahmi dengan warga Papua di Jakarta yang tergabung dalam Lembaga Tranformasi Papua, di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Kamis (2/9/2021).
Terlepas dari pernyataan Dr M Fadil Imran, M.Si, Gardi Gazarin tidak mempersoalkan asal usul daerah sosok perwira tinggi Polri yang menjadi Kapolda Metro Jaya. Namun, ICK berharap Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan amanah kepada sosok anggota Polri Presisi yang handal dan paham Kamtibmas menjaga ibukota sebagai icon NKRI di mata negara luar.
“Sebagai barometer dan icon Indonesia, keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Jakarta harus terjaga baik. Ini hal penting dan utama di kedepankan Kapolri menunjuk dan mengangkat Kapolda Metro Jaya,” ungkap Gardi Gazarin.
Tidak hanya itu, lanjut Ketua Forum Wartawan Polri (FWP) periode 2014 – 2016, Kapolda Metro Jaya juga harus mempuni dan memiliki keahlian dalam penegakkan hukum seperti, serse, teknologi, lalulintas, bahkan ekonomi. Sehingga, Kapolda dengan cepat dapat mengatasi situasi dan eskalasi Ibukota Negara yang dinamis, cepat dan dalam hitungan detik bisa terjadi Gangguan Kamtibmas (Gantibmas) yang merubah situasi dan kondisi tidak saja di Jakarta tapi juga merembet ke luar wilayah hukum Polda Metro Jaya.
“Tugas dan tanggung jawab Kapolda Metro Jaya ini berat, selain menjaga wilayah hukum Ibukota Republik Indonesia, juga harus cekatan mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat Jakarta yang sangat heterogen,” katanya.
Selain mendukung penuh motto Presisi Kapolri, kata wartawan senior yang malang melintang liputan di Polri, Kapolda Metro Jaya juga harus tegas humanis jangan pendendam. Apalagi era pandemi Covid-19 ini orang nomor satu di Polda Metro hendaknya cekatan membantu pemerintah baik Pemprov DKI Jakarta maupun Pemerintah Pusat dalam menangani perekonomian.
“Jakarta yang kompleks dan heterogen ini dapat dikatakan sebagai pusat ancaman berbagai tindak kejahatan transnasional mulai perdagangan narkotika, pembajakan kapal, perbudakan, terorisme, penyiksaan, perdagangan senjata ilegal, dan perdagangan manusia. Kejahatan konvensional yang meliputi aksi main hakim sendiri, tawuran antar warga/ormas dan geng motor bersenjata tajam adalah kriminalitas kerap menghantui warga di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Selain maraknya pencurian kendaraan bermotor, perjudian, pencurian kekerasan/pemberatan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, penggelapan, pembakaran, pengrusakan, pemalsuan, penculikan, serta pemerasan,” papar Gardi Gazarin.
Di samping itu, Kapolda Metro Jaya harus mempuni di bidang teknologi. Di mana Jakarta merupakan pusat kemajuan teknologi yang terus berkembang saat ini banyak disalah gunakan dan memunculkan terjadinya tindakan kejahatan yang dinamakan cyber crime, di antaranya peretasan, cyber terorism, hacking, carding, phising, defacing, dan cyber bullying.
“Banyak kejahatan cyber crime di dunia maya yang modus operandinya terus berkembang, Kapolda Metro Jaya dituntut untuk melek teknologi,” katanya.
Terkait rasio penduduk Ibukota DKI Jakarta dengan jumlah personil Polda Metro Jaya, Gardi Gazarin mengatakan rasionya masih di bawah 20 persen.
“Pada semester I tahun 2021 jumlah penduduk Jakarta sebanyak 11.204.714 jiwa. Sedangkan personil Polda Metro Jaya mencapai sekitar 20 ribu personil itu sudah termasuk di wilayah Polres Metro Bekasi dan Polres Metro Bekasi Kota, Polres Kabupaten Bogor, Polres Kota Depok, dan Polres Kota Tangerang. Bila penduduk DKI Jakarta ditambahkan dengan penduduk di wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang, maka perbandingan rasionya lebih kecil lagi, yakni, mencapai 10 persenan saja dari jumlah penduduk yang harus dijaga Kamtibmasnya oleh Polda Metro Jaya,” ungkap Gardi.
Hal pokok lainnya yang harus dimiliki Kapolda Metro Jaya adalah terobosan bidang lalulintas. “Lalulintas merupakan nadi kehidupan masyarakat di jalanan. Aktifitas dalam Kota Jakarta sangat hiruk pikuk dengan persolan lalulintas yang belum terbenahi secara konkrit halnya mengatasi kemacetan, kesemrawutan dan juga bagaimana memberikan kesadaran pada masyarakat pengguna lalulintas,” pungkas Gardi Gazarin.[REL]