Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan kelanjutan pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung ini harus dilakukan dengan serius.
“Terkait kelanjutan pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka, tentunya DPRD Jawa Barat memandang ini harus dilakukan secara serius,” ujar Ineu disela monitoring Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka bersama Pimpinan dan Anggota Komisi IV di Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, Jum’at (18/10/2019)
Ineu menambahkan sudah ada komitmen antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan enam Pemerintah Daerah pengguna layanan pengelolaan sampah TPPAS Regional Legok Nangka yakni Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Pemkab Garut, Pemkab Sumedang, Pemkab Bandung Barat, dan Pemkot Cimahi sebagai syarat dimulainya proses lelang TPPAS Regional Legok Nangka.
“Dengan sistem weste to energy ini, kami harap bisa terwujud TPPAS Regional Legok Nangka yang betul-betul bisa menjadi solusi mengatasi permasalahan sampah di wilayah Bandung Raya ini,” jelas Ineu.
Ineu juga meminta keenam Pemerintah Daerah pengguna layanan pengelolaan sampah TPPAS Regional Legok Nangka bisa memilah sampah guna mengurangi volume sampah sebelum masuk ke TPPAS Regional Legok Nangka.
Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Imam Budi Hartono mengatakan keberadaan TPPAS Regional di Jawa Barat sudah sangat mendesak sehingga pihaknya mendorong TPPAS di Jawa Barat agar bisa segera berfungsi.
“Kita berharap TPPAS Regional Legok Nangka ini, dan Nambo (TPPAS Regional Lulut – Nambo) agar bisa segera beroperasi karena daerah sekitarnya sudah sangat membutuhkan”, ucap Imam.
Selain segera beroperasi, Imam mendorong pemanfaatan teknologi dalam operasional Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS).
“Pemanfaatan teknologi yang lebih modern bisa mengelola sampah menjadi sumber energi itu sangat penting sekali. Sebuah terobosan baru bagi pengelolaan sampah di Indonesia,” kata Imam. [POB]