Koordinator KAMPUS Jaelani Nurseha mengatakan pasca terungkapnya kasus suap Meikarta yang dilakukan oleh Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin dan empat orang bawahannya, kinerja Pemkab Bekasi tidak berjalan optimal.
“Hal ini dapat dilihat dari minimnya penyerapan di APBD 2018 lalu yang jumlahnya sebesar Rp5,1 triliun penyerapan anggarannya hanya 83%. Artinya ada sisa lebih penggunaan anggaran Rp913 milliar atau hampir Rp1 trilliun anggaran rakyat tidak dipergunakan sebagaimana mestinya,” ungkapnya kepada Dakta, Kamis 14 Februari 2019.
KLIK : Biar Tak Jadi Bancakan, Masyarakat Perlu Awasi Proyek Iinfrastruktur di Bekasi
Menurutnya, yang paling parah penyerapan di dinas sosial, di APBD 2018 dinas tersebut mendapat alokasi anggaran Rp88 miliar, tetapi hanya dipergunakan Rp32 miliar, penyerapannya hanya 37,5 persen dari anggaran yang ada, sisanya Rp56 miliar tidak terserap.
“Hal itu menjadi bukti bahwa kinerja Plt Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja gagal dalam memperbaiki Kabupaten Bekasi serta Sekda sebagai penanggung jawab aparatur pemerintahan tidak mampu mendorong bawahannya untuk memaksimalkan anggaran,” tegasnya.
Sementara terkait dengan kekosongan jabatan, pasca empat orang pejabat Pemkab terkena kasus suap Meikarta, Jaelani menyebut perlu adanya kebijakan dari Plt Bupati dan Sekda untuk mengkaji kekosongan jabatan tersebut.
Belum adanya jabatan definitif tiga kepala dinas dan satu kepala bidang itu menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya pelayanan dan kinerja Pemkab Bekasi.[POB]
Sumber:Dakta.com