NKRI: Ruang Publik yang Manusiawi? [Bagian-II]

Aktivis muda Kota Bekasi bersama Heri Koswara, Sapto Waluyo, Bram Indrajaya, dan YAAB, usai dialog mencari solusi permasalahan sampah Kota Bekasi, Ahad 4 Nopember 2018.[ARS]

POSBEKASI.COM | KOTA BEKASI – Oleh: Sapto Waluyo (Center for Indonesian Reform)

Salah satu parameter yang bisa menjadi referensiadalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan agregat dari pengukuran tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan (pengeluaran) masyarakat. Ketiga aspek itu bisa mewakili hak-hak dasar warga. Pada tahun 2017, IPM Indonesia mencapai 70,81.

Angka ini meningkat 0,63 poin atau tumbuh 0,90 persen dibandingkan tahun 2016. Bayi yang lahir pada tahun 2017 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,06 tahun, lebih lama 0,16 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2017 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,85 tahun (Diploma I), lebih lama 0,13 tahun dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2016.

Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,10 tahun (kelas IX), lebih lama 0,15 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp 10,66 juta per tahun, meningkat Rp 244 ribu dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya.

Sebelumnya, United Nations Development Programme (UNDP) menerbitkan laporan Human Development Report 2016 mencatat, IPM Indonesia pada 2015 berada di peringkat 113, turun dari posisi 110 di 2014. UNDP menilai pemerintah memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk menyelesaikan kesenjangan yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap IPM. IPM Indonesia 2015 sebesar 0,689 dan berada di tingkat 113 dari 188 negara. IPM Indonesia saat itu masih di bawah Thailand (87), tetapi di atas Vietnam (115), dan Filipina (116).

Lebih rinci lagi, UNDP menunjukkan tiga gejalakrusial. Pertama, tingkat kemiskinan dan kelaparan. UNDP mencatat, ada sekitar 140 juta orang Indonesia yang hidup dengan biaya kurang dari Rp 20 ribu per hari dan 19,4 juta orang menderita gizi buruk. Kedua, tingkat kesehatan dan kematian, tercatat sebanyak dua juta anak di bawah usia satu tahun belum menerima imunisasi lengkap. Kemudian, angka kematian ibu sebanyak 305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Ketiga, akses ke layanan dasar. UNDP melihat bahwa hampir lima juta anak tidak bersekolah dan anak-anak di Papua memiliki tingkat putus sekolah yang tinggi.

KLIK : NKRI: Ruang Publik yang Manusiawi? [Bagian-I]

Kondisi NKRI memang sangat bervariasi dan masih terlihat kesenjangan antara masyarakat Jawa dan luar-Jawa (apalagi Papua). Bahkan, kondisi masyarakat di desa versus kota saja, meski di Pulau Jawa, juga banyak ketimpangan. Sebagai contoh kecil, pembangunan infrastruktur (jalan tol misalnya) di sepanjang Pulau Jawa, memang memberikan kemudahan terutama bagi orang-orang kota yang hendak mudik/berlibur ke desa; tetapi apakah kehadiran jalan tol tersebut meningkatkan pendapatan/kesejahteraan masyarakat di pinggir jalan tol yang dilaluinya? Ini memerlukan riset yang serius dan berkelanjutan, sehingga kita mengetahui persis dampak dari pembangunan infrastruktur fisik terhadap kesejahteraan masyarakat.

Diskusi tentang manfaat pembangunan infrastruktur bagi kehidupan masyarakat merupakan contoh ruang publik yang harus diinisiasi secara bebas dan transparan, jangan ada tekanan atau manipulasi informasi oleh pihak manapun. Jangan sampai ada stigma negatif bagi warga yang bersikap sekritis apapun, asalkan punya argumentasi jujur. Sikap kritis warga justru membantu pemerintah untuk menilai, apakah kebijakan pembangunan sudah sesuai target atau menyimpang? Apalagi yang akan menanggung beban (pembayaran utang) dari biaya infrastruktur itu adalah juga seluruh warga. Di  sinilah, sesuai pandangan Habermas, rasionalitas publik dibangkitkan, terlepas dari sikap politiknya. Pemerintah tak perlu takut karena justru kebijakan yang sudah dilakukannya akan diuji publik dan mendapat legitimasi kuat, bila konsisten.

Bank Dunia (2018) telah mengeluarkan kajian tentang pembangunan infrastruktur di Indonesia yang sangat memprihatinkan. Kajian itu bisa diakses di situs resmi World Bank(http://documents.worldbank.org/curated/en/884231529942925983/Indonesias-Infrastructure-Planning-and-Budgeting-Processes-an-internal-report-of-the-World-Bank-Global-Governance-Practice). Kajian Public Expenditure itu menyimpulkan bahwa investasi pemerintah Indonesia selama ini tidak mencapai hasil lebih baik.

Masalahnya bersifat sistemik, bukan cuma karena sebuah kebijakan yang tidak efektif dan efisien, namun disebabkan pemerintah Indonesia menjalankan proses yang tidak memadai dalam memilih prioritas pengeluaran dana untuk pembangunan infrastruktur berdampak ekonomi baik yang dibangun sesuai target atau eksekusi perencanaan yang buruk atau karena keduanya.[]

Pin It

Comments are closed.