“Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan dalam pasal 165 menyebut jumlah ganti rugi terhadap para korban ditetapkan lewat peraturan menteri,” kata Edison dalam siaran persnya yang diterima Posbekasi.com, Selasa 30 Oktober 2018.
Edison juga meminta menhub mempertimbangkan kelayakan jumlah ganti rugi kepada ahli waris korban pesawat lion Air JT 610. “Serta menjelaskan bahwa ganti rugi itu hanya kewajiban perusahaan penerbangan bukan bagian dari ganti rugi yang diberikan pihak ansuransi,” tegas Edison.
Selain itu, ITW mendesak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bekerja lebih cepat dan mengumumkan secara transparan penyebab jatuhnya pesawat milik Rusdi Kirana yang saat ini menjabat Dubes Malaysia dan sebelumnya Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
KLIK : Basarnas: Badan Pesawat Lion Air JT 610 Belum Ditemukan
“Apabila hasil pemeriksaan KNKT terbukti adanya unsur sengaja atau kesalahan yang menimbulkan terjadinya kecelakaan, maka pihak Lion Air tidak dapat menggunakan peraturan menteri sebagai dasar pemberian ganti rugi,” terangnya.
Bahkan lanjut Edison, UU nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan memberikan peluang kepada ahli waris korban untuk melakukan penuntutan ke pengadilan dalam upaya mendapatkan ganti rugi yang layak selain yang ditetapkan oleh keputusan menteri.
“Ahli waris bisa melakukan tuntutan terhadap Lion Air untuk mendapatkan ganti rugi yang layak selain yang ditetapkan oleh keputusan menteri,” pungkas mantan Ketua Forum Wartawan Polri (FWP) itu.[ZUL/POB]