Bekasi Online

OTT Meikarta, KPK Tahan Neneng Rahmi di Rutan Polda Metro

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.[bisnis.com]
POSBEKASI.COM | JAKARTA – Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi (NR), yang sempat diultimatum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena merupakan tersangka yang terakhir diamankan.

NR sosok wanita yang dinilai banyak mengetauhi kasus dugaan suap proses perizinan mega proyek Meikarta yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang berhasil diungkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT), pada Ahad 14 Oktober 2018.

Sejulah pejabat termasuk Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anakbuahnya telah dijebloskan KPK dalam tahanan dengan dugaan menerima suap dari pihk swasta.

Dia menjadi yang terakhir dari total sembilan tersangka kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang ditahan.

NR merupakan tersangka yang terakhir menjalani pemeriksaan dan ditahan KPK menyusul Neneng Hasanah Yasin dan liannya.

KLIK : Bupati Neneng Resmi Pakai Rompi Orange KPK

“Ditahan untuk 20 hari pertama,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, pada Selasa 16 Oktober 2018  malam tadi.

Menurut Febri, NR dibawa ke Rutan Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Sebagaimana Neneng Hasanah, NR juga tidak memberikan komentar pada awak media saat keluar dari gedung KPK hendak dibawa ke Polda Metro Jaya.

Seperti diwartakan, KPK menahan 9 tersangka suap proses perizinan proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta dengn suap Rp7 miliar dari Rp13 miliar dari Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan lebih dahulu ditahan.

KPK berhasil menyita barang bukti Rp1,5 miliar dalam bentuk rupiah dan dollar Siangapura.

Sebelumnya, KPK menjebloskan Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludi ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahar di Rutan Polres Jakarta Timur, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati di Rutan Polres Jakarta Selatan.

KLIK : Bersumpah! Ini Hukum Sumpah Palsu

Sebagai penerima suap, Neneng, Jamaludin, Sahat, dan Dewi, disangkakan melanggar Pasal‎ 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk Neneng Hasanah, mendapat pasal tambahan yakni diduga penerima gratifikasi dan disangkakan melanggar Pasal 12B ‎Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan tersngka dri pihak yang diduga pemberi suap adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro di Rutan Polda Metro Jaya. Konsultan Lippo Group Taryudi ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, Fitra Djajaja Purnama ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan, dan pegawai Lippo Group Henry Jasmen di Rutan Polres Jakarta Timur.

Kepada mereka disangkakan melanggar Pasal‎ 5 ayat (1) huruf huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.[COK/POB]

BEKASI TOP