Hal itu seiring dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Terlebih opini tersebut merupakan pencapaian yang ketujuh kalinya dicapai pemprov Jabar secara berturut-turut.
“Kami mengapresiasi kerja keras pemprov mempertahankan WTP untuk yang ketujuh kalinya,” jelas Ineu usai Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jabar, Senin 28 Mei 2018.
Dikatakanya, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan harus menjadi bagian penting dalam keseharian kegiatan pemerintah. Kedepan, pihaknya berharap prestasi serupa dapat dipertahankan meski Jabar akan segera punya Gubernur dan Wakil Gubernur baru.
“Ini harus dipertahankan, yang jelas siapapun nanti yang memimpin, hal ini menjadi modal untuk meraih WTP lagi,” ucapnya.
KLIK : Inue : BIJB Kebanggaan Warga Jabar
Menurutnya, upaya Pemprov meraih WTP dengan cara memperbanyak jumlah akuntan bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota di Jabar. Sebab, akuntan menjadi garda terdepan pelaksanaan pelaporan keuangan.
“Akuntan menjadi pionir demi tertib administrasi, Pemda bisa melakukan hal yang sama agar penggunaan keuangan menjadi akuntabel dan efektif,” katanya.
Seperti diketahui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP ini merupakan pencapaian yang ketujuh secara berturut-turut.
Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara mengapresiasi prestasi tersebut dengan menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari dalam sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jabar.[REL/POB]