POSBEKASI.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya memperkuat sistem keamanan ibu kota melalui integrasi ribuan kamera pengawas (CCTV). Kolaborasi ini digadang-gadang akan membuat Jakarta terpantau oleh “CCTV raksasa” yang saling terhubung untuk mengoptimalkan pengawasan di berbagai titik vital.
“CCTV harus menjadi alat bantu utama dalam mencegah, memantau, merespons, serta mendukung penanganan gangguan keamanan maupun ketertiban umum, termasuk memantau kepadatan arus lalu lintas,” ujar Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi pada penandatanganan nota kesepakatan memperkuat sistem keamanan Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).
Melalui integrasi ini, sedikitnya 27 ribu CCTV dari berbagai instansi dan sektor nantinya akan terhubung dalam satu sistem pengawasan bersama yang dapat diakses oleh Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, dan Baintelkam Polri.
“Jakarta memiliki sekitar 11 juta penduduk, ditambah 4,5 hingga 5 juta orang yang masuk setiap pagi dan kembali pada sore hari. Tantangan terbesar kita adalah mengatur lalu lintas dan menjaga ketertiban,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Saat ini, Pemprov DKI tengah mengintegrasikan 7.314 CCTV milik organisasi perangkat daerah dan BUMD, sementara Polda Metro Jaya mengelola sekitar 3.362 kamera pengawas. Jumlah tersebut dipastikan akan terus bertambah seiring kewajiban gedung-gedung perkantoran untuk menghubungkan CCTV mereka sesuai dengan peraturan gubernur.
“Jakarta menjadi langkah pionir di Indonesia. Integrasi ini akan mempercepat deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan maupun kemacetan lalu lintas,” tambah Pramono Anung saat menjelaskan target program “Aksi Jaga Jakarta” untuk menjadikan ibu kota sebagai kota teraman nomor dua di ASEAN setelah Singapura.
Selama ini, jumlah CCTV di Jakarta sebenarnya sudah sangat besar, namun potensinya belum optimal karena sistem pengelolaannya masih terpisah-pisah di berbagai perangkat daerah, fasilitas publik, hingga moda transportasi. Integrasi sistem ini diharapkan menjadi solusi mendesak agar mekanisme pemantauan dan koordinasi antarinstansi dapat berjalan lebih cepat, efektif, dengan tetap mengedepankan perlindungan privasi masyarakat.
Pewarta/Editor: Ismail Hasibuan