Bekasi Online

Kalah Pilkada, 23 PAC Sepakat Lengserkan Meliana

Meliana Kartika Kadir.[IST]
Meliana Kartika Kadir.[IST]
POSBEKASI.COM – Seperti pribahasa, “sudah jatuh tertimpa tangga”,  begitulah saat ini dialami Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Bekasi, Meliana Kartika Kadir, yang kalah dalam Pilkada Bekasi 2017 kini tengah menghadapi pelengseran dari Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI-Perjuangan.

Pelengseran Meliana tidak main-main, 23 PAC menandatangani kesepakatan bersama untuk melengserkan Meliana dari Ketua DPC yang pada Pilkada berpasangan dengan Abdul Kholik diusung PDI Perjuangan, PKB, PPP dan PBB.

‘Dalam penurunan ini dikarenakan seorang ketua DPC tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai dengaADRT Partai,” kata Ketua PAC Kecamatan Taruma Jaya, Herman di Kecamatan Tarumajaya, Sabtu 25 Februari 2017.

PAC menilai Meliana Kartika Kadir tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai yang diutarakan saat menjabat Ketua DPC. Selain itu, dalam pemilihan kepala daerah yang seharusnya keluar dari jabatan anggota legislatif Jawa Barat tidak dilakukan Meliana.

“Dalam pemenangan Pilkada pada 15 Februari 2017, calon kandidat menjanjikan memberikan uang transportasi kepada tim pemenangan di 23 kecamatan. Tapi pada kenyataanya tidak ada, itu yang membuat kekecewaan terbesar. Dan juga menjanjikan jabatan kepada salah seorang lurah menggantikan dirinya menjadi anggota legislatif tingkat Provinsi Jawa Barat. Namun harus membayar sejumlah uang tetapi tidak kunjung ditepati juga. Ini tamparan keras bagi partai yang identik dengan pola kerakyatan,” terangnya.

Disamping itu kata Herman, Meliana menyalahkan beberapa kader di daerah pemilihan (dapil) satu dengan alasan memberikan suaranya kepada pasangan calon petahana dan pada dapil enam kadernya juga dituduh memberikan dukungan kepada pasangan calon Obon Tabroni-Bambang dari jalur perseorangan.

Begitu pula, Meliana menyalahkan kader di dapil lima dituding menarik dukungan agar untuknya dan tim pemenangan dapil tiga dituduh berkolaborasi dengan pasangan calon wakil bupati nomor urut 5. “Empat dapil itu akan dilaporkan Ketua DPC kepada DPP PDIP,” terangnya.

23 PAC kata Herman, sudah berkoordinasi dengan DPD PDIP pada Rabu 23 Februari 2017, untuk mendapatkan solusi terbaik. “Tapi dalam pelaporan itu langsung dilimpahkan kepada DPP guna menindaklanjuti laporan PAC. Harusnya berimbang, mengingat ADRTP maka kami meminta Ketua DPC harus mundur dari jabatannya,” ujarnya.[MET]

BEKASI TOP