Bekasi Online

Walikota Laporkan Rencana Pembangunan Kantor Imigrasi Bekasi kepada Dirjen Imigrasi

Walikota Bekasi, Rahmat Effendi saat berkunjungan ke Kepala Direktorat Jenderal Imigrasi, Dr. Ronny F. Sompie di Kantor Kementrian Hukum dan HAM, Kuningan Jakarta Selatan, Selasa 21 Februari 2017.[BEN]
Walikota Bekasi, Rahmat Effendi saat berkunjungan ke Kepala Direktorat Jenderal Imigrasi, Dr. Ronny F. Sompie di Kantor Kementrian Hukum dan HAM, Kuningan Jakarta Selatan, Selasa 21 Februari 2017.[BEN]
POSBEKASI.COM – Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, didampingi para SKPD Pemerintah Kota Bekasi terkait proses perizinan pembangunan Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi dan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Bekasi pada hari Selasa 21 Februari 2017 melaksanakan pertemuan dengan Kepala Direktorat Jenderal Imigrasi, Dr. Ronny F. Sompie di Kantor Kementrian Hukum dan HAM, Kuningan Jakarta Selatan.

Walikota Bekasi bersama Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kelas II Bekasi, Sutrisno menghadap kepada Kepala Dirjen Imigrasi terkait perencanaan pekerjaan pembangunan gedung baru untuk Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi yang masuk dalam program Multi Years Tahun 2017, Kantor Imigrasi Kelas II yang sekarang masih berada di Belakang Stadiob Patriot Candrabhaga, karena laporan dari Kepala Kanwil Imigrasi Bekasi yang setiap harinya ada 200 sampai 300 orang yang datang untuk membuat surat kelengkapan seperti paspor, maka timbul suatu kesepakatan antar imigrasi bekasi dengab Pemerintah Kota Bekasi untuk membangun Kantor baru.

“Jatuhnya kepada pelayanan masyarakat, karena 300 orang tiap harinya datang ke Kantor Imigrasi, antri panjang dari pagi buta, maka sudah tidak layak, maka dibuat kesepakatan untuk merujuk membuat kantor baru yang sedang di rencanakan di Multi Years,” kata Walikota Bekasi.

Akan tetapi, Maksud bertemunya dengan Kepala Dirjen Imigrasi, untuk membahas mengenai permasalahan yang ada, jika ditafsir tanah yang akan di bangun untuk kantor tersebut kepemilikannya dari Kementrian, namun dari proses pembangunannya menggunakan Anggaran Pemerintah Kota Bekasi dan timbul permasalahan di Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 yakni mengenai tata kelola keuangan, maka dari itu dari Pemerintah Kota Bekasi meminta izin agar dari Dirjen Imigrasi dan Menkumham agar bisa dibuat kesepakatan dengan Mendagri terkait Permendagri No 13, agar tidak terjadi kekeliruan kedepannya.

Rencananya, Untuk Kantor Imigrasi akan di tempatkan di wilayah Teluk Pucung dan berdiri sekitar 5 Lantai dan berkisar area yang cukup luas untuk menampung masyarakat mengenai pembuatan ijin paspor dan lain lain.

Tidak hanya itu, Walikota juga menceritakan pembangunan Mabes Polrestro Bekasi Kota yang sudah dilakukan peletakkan batu pertama, yang nanti nya akan dibangun 6 lantai dengan Diatasnya terdapat Helipet.[BEN]

BEKASI TOP