Bekasi Online

Wawali Bekasi: Investasi Infrastruktur Dukung Perekonomian Daerah

Wakil Walikota Bekasi, Ahmad Syaikhu, pada sosialisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty bagi para pelaku UMKM yang digelar Kantor Pajak Pratama Pondok Gede, di Aula Kantor Kecamatan Jati Asih, kemaren.[ISH]
Wakil Walikota Bekasi, Ahmad Syaikhu, pada sosialisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty bagi para pelaku UMKM yang digelar Kantor Pajak Pratama Pondok Gede, di Aula Kantor Kecamatan Jati Asih, kemaren.[ISH]
POSBEKASI.COM – Wakil Walikota Bekasi, H Ahmad Syaikhu, mengatakan investasi yang dibangun saat ini melalui infrasturktur guna mendukung investasi dan perekonomian daerah dimasa mendatang.

“Investasi dibangun dan ditindaklanjuti dengan peningkatan sektor ekonomi masyarakat. Sektor ekonomi bergeliat maka ada pendapatan daerah yang diterima kembali lagi untuk pembangunan. Ada hubungan timbal balik,” kata Ahmad Syaikhu, pada sosialisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang digelar Kantor Pajak Pratama Pondok Gede, di Aula Kantor Kecamatan Jati Asih, kemaren.

Syaikhu mendukung upaya pemerintah pusat menggulirkan tax amnesty dan harapannya para pelaku UMKM lebih tertib pembayaran maupun pelaporan.

“Partisipasi masyarakat dalam pembangunan termasuk upaya kita menumbuhkembangkan investasi dan perekonomian guna mewujudkan Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan,” ungkap Wawali.

sosialisasi tax amnesty diikuti 52 pelaku UMKM Jati Asih juga dihadiri Camat JatinAsih Nesan Sujana, Danramil dan Wakapolsek Jati Asih.

Kepala Kantor Pajak Pratama Pondok Gede, Soni Aguatinus, mengatakan tax amnesti menjadi kebijakan pusat untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Contohnya diterapkan penghapusan pajak.

“Pajak menjadi persoalan negara. Bila tidak ada yang bayar pajak maka negara bisa runtuh karena uang untuk kegiatan pembangunan tidak ada. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi-JK melalui Kemenkeu mengajak semua pihak berpartisipasi dalam bayar pajak dan kemudahannya berkat program tax amnesti,” ungkap Soni.

Bagi pelaku UMKM melalui tax amnesti ada pengurangan pajak sebesar 0.5 persen hingga 2 persen dari nilai aset. Dua skema pajak bagi sektor UMKM ini kata dia, menyesuaikan nilai aset UMKM.

Kategori pertama, UMKM dengan nilai aset kurang dari Rp10 miliar bisa mengajukan permohonan amnesti pajak, dengan syarat membayar uang tebusan sebesar 0,5 persen dari total aset yang dilaporkan.

Tarifnya menjadi lebih besar, yakni 2 persen, bagi pelaku UMKM yang memiliki aset lebih dari Rp10 miliar.

“Tarif tebusan aset UMKM itu selama masa berlakunya UU (Tax Amnesty) ini,” tuturnya.

Menurutnya, tarif tebusan bagi UMKM itu lebih rendah jika dibandingkan dengan tarif normal yang dikenakan bagi para pengemplang pajak, baik yang hanya mendeklarasikan harta maupun yang merepatriasi asetnya. Kesepakatan tarif tersebut dibuat guna membantu UMKM yang ingin memanfaatkan tax amnesty.

“Kita kan membantu UMKM supaya UMKM yang kesulitan bisa repatriasi aset,” kata Soni.

Menurut data yang ia terima, Wajib Pajak di Jati Asih jumlahnya cukup besar namun diantaranya belum melaporkan asetnya melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT). Oleh karena itu dalam kesempatan baik ini ia mengimbau agar UMKM melaporkan asetnya maupun dalam partisinya membayar pajak.

“WP (wajib pajak) di Jati Asih banyak tapi tidak lapor.  Padahal pajak yang dibayarkan dan terdata dikantor pajak pusat nanti ditranfer kembali ke daerah untuk biaya pembangunan,” ungkapnya.[ISH]

BEKASI TOP