Bekasi Online

Pengusaha THM Bentuk Asosiasi untuk Tolak Perda

Ilustrasi
Ilustrasi

POSBEKASI.COM – Pengusaha tempat hiburan malam (THM) bentuk asosiasi ‘Tourism, Business, and Entertainment’ Kabupaten Bekasi, untuk menolak Peraturan Pemerintah No. 10/2009 tentang Pariwisata.

“Asosiasi ini masih dalam pembuatan izin legalitas yang nantinya akan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Pariwisata. Sudah ada 316 anggota usaha yang tergabung,” kata Ketua Asosiasi Tourism, Business, and Entertainment Lippo Cikarang, Muklis di Cikarang, kemaren.

Asosiasi itu dibentuk lanjut Muklis, atas dorongan dari rekan-rekan pengusaha hiburan malam yang selama ini tidak mempunyai badan untuk menapung aspirasi. Dengan adanya asosiasi tersebut dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi pengusaha hiburan malam.

Dalam asosiasi itu, lanjut dai, telah menyepakati untuk menolak penetapan Peratutan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pelarangan Tempat Hiburan Malam.

Hal itu disebabkan isi Perda No. 03/2016 Pasal 47 tidak sejalan dengan peraturan pemerintah tahun 2007 yang menetapkan penginvestasian swasta untuk sejalan dengan pemerintah daerah dengan mengembangkaan usahanya di daerah itu dan Peraturan Pemerintah No. 10/2009 tentang Pariwisata.

Karena daerah Lippo Cikarang terkenal dengan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dan banyaknya kaum ekspatriat yang tinggal, menurut Muklis, tentunya membutuhkan tempat hiburan malam sekadar melepas lelah ataupun sebagai wahana santai.

Untuk itu, Muklis berharap pemerintah daerah melakukan pencabutan peraturan daerahnya atau meninjau ulang keberadaan perda itu karena tidak memihak kepada masyarakat yang rata-rata adalah karyawan.

Jika tempat hiburan malam ditutup katanya, akan menambah beban pemerintah, yaitu pengangguran dan berkurangnya pendapatan daerah.

Karena relatif banyak karyawan yang bekerja di tempat hiburan malam tidak memiliki kemampuan yang lebih dan kebanyakan dari mereka tamatan sekolah menengah pertama.

Memandang perlu ada medisi langsung sebagai langkah awal dengan pemerintah daerah guna membahas tindak lanjut ke depannya agar masalah tersebut tidak berlarut-larut.

“Akan tetapi, tempat hiburan malam di daerahnya juga butuh pembinaan, bukan pembinasaan. Oleh karena itu, marilah kita duduk bersama untuk menindaklanjutinya,” katanya.

Bila tidak dapat dilakukan dengan musyawarah, kata Muklis, jalan terakhir adalah melalui jalur hukum. Hal ini demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan para karyawan yang bekerja. “Sebanyak 4.500 orang menggantungkan hidupnya pada 316 pengusaha,” katanya.[ANT/FER]

BEKASI TOP