posbekasi.com, Jakarta – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan empat orang tersangka berinisial LSP, SU, EH, dan AS dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, serta penghapusan dokumen elektronik tanpa prosedur resmi.
Perkembangan penyidikan perkara yang melibatkan oknum internal tersebut dipaparkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Karena bagi kami, kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa. Keduanya harus berjalan beriringan agar ketegasan tetap berlandaskan kebenaran dan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum,” ujar Suyudi dalam keterangan resminya di hadapan anggota dewan.
Dalam pemaparan teknisnya, perkara ini bermula dari aktivitas penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026 yang dilakukan tanpa melalui surat permohonan resmi dari penyidik.
Rangkaian dugaan penyimpangan tersebut meliputi pemberian perintah penyadapan ilegal, pemasukan nomor target ke dalam sistem tanpa proses verifikasi, penyalahgunaan hasil sadapan, hingga upaya penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenLink X (PLX) pada Oktober 2026 yang disertai pembubaran grup WhatsApp koordinasi.
“Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran, bukan dengan melindungi kepentingan, melainkan dengan menjaga keadilan,” tegas Kapolri menekankan komitmen transparansi Polri meski kasus tersebut menyeret pihak dari dalam institusi sendiri.
Guna menguatkan konstruksi pembuktian hukum secara profesional, objektif, dan akuntabel, tim penyidik Bareskrim Polri tercatat telah memeriksa sedikitnya 28 orang saksi serta enam orang ahli yang terdiri dari ahli teknologi informasi (TI) dan ahli hukum pidana.
Selain pemeriksaan saksi, penyidik turut menyita beragam barang bukti digital maupun fisik berupa telepon genggam, perangkat penyimpanan data, komputer, laptop, dokumen administrasi, serta rekaman log aktivitas penyadapan.
“Hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” kata Suyudi sembari mengapresiasi fungsi pengawasan dan masukan yang diberikan oleh pimpinan maupun anggota Komisi III DPR RI selama proses pengusutan kasus berlangsung.
Di samping mengusut perkara penyadapan ilegal, Kapolri juga mengungkapkan bahwa jajaran kepolisian tengah menjalankan penyelidikan terpisah terkait dugaan tindak pidana makar. Kendati demikian, Suyudi menggarisbawahi bahwa temuan fakta dalam kasus penyadapan tidak dapat serta-merta ditarik sebagai kesimpulan adanya tindak pidana makar karena keduanya membutuhkan pendalaman serta alat bukti tersendiri sesuai asas praduga tak bersalah.
“Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengenang seberapa besar kekuasaan yang pernah kita genggam, melainkan seberapa teguh kita menjaga kebenaran dan keadilan. Sebab, jabatan akan berakhir, kewenangan akan berlalu, namun jejak pengabdian akan tetap tinggal,” pungkas Jenderal Suyudi menutup paparannya.
Pewarta/Editor: Ismail Hasibuan