posbekasi.com, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani membeberkan isi surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diserahkan langsung kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan surat resmi berkop Garuda emas tersebut menandai terjadinya kekosongan kursi Wakil Presiden, yang sekaligus berdampak langsung pada pembatalan Rapat Paripurna DPR RI terkait usulan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) pemakzulan Gibran.
“Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” demikian bunyi kutipan pembuka surat pengunduran diri Gibran yang dibacakan Ahmad Muzani di hadapan awak media.
Dalam pemaparannya, Muzani menjelaskan bahwa Gibran tidak menyertakan alasan khusus secara rinci terkait keputusannya meninggalkan jabatan Wakil Presiden.
Namun, dalam lanjutan surat tersebut, Gibran menegaskan bahwa langkah mundur diambil secara sadar demi menjaga kelancaran roda pemerintahan serta mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.
“Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” lanjut Muzani membacakan isi surat tersebut.
Menindaklanjuti surat tersebut, pimpinan MPR langsung menggelar rapat pimpinan dan akan menjadwalkan rapat gabungan untuk mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada Presiden.
Sesuai mekanisme yang dijelaskan Muzani, Presiden memiliki tenggat waktu selama 14 hari sejak surat dari MPR diterbitkan untuk mengajukan nama calon pengganti Wakil Presiden.
“Dalam bentuk tulisan. Ini intinya saja,” kata Muzani saat menunjukkan fisik surat pengunduran diri tersebut kepada wartawan di kompleks parlemen.
Di sisi lain, langkah pengunduran diri Gibran pada Kamis siang tersebut membuat agenda Rapat Paripurna DPR RI yang sedianya digelar pukul 14.00 WIB resmi dibatalkan.
Rapat paripurna tersebut awalnya dijadwalkan membahas usulan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) yang telah diteken oleh sedikitnya 120 anggota DPR pada Rabu (11/11/2026).
“Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan,” tulis surat pemberitahuan resmi pembatalan rapat paripurna DPR yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Pembatalan agenda paripurna ini turut dikonfirmasi oleh Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, yang merupakan salah satu inisiator pengusul HMP.
Menurut Khozin, pihak DPR menghormati pilihan politik Gibran untuk mengundurkan diri, sehingga proses pembahasan HMP terkait syarat jabatan wakil presiden dinilai tidak lagi relevan untuk dilanjutkan. [ant/met]
Editor: RED01