CIREBON | POSBEKASI.com – DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa proses pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Cirebon Timur kini memasuki babak baru.
“Persetujuan ini menjadi babak baru yang sekaligus menjadi pintu masuk bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai daerah induk dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendorong persiapan hingga akhirnya Cirebon Timur menjadi daerah otonomi baru,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono, seusai kegiatan Citra Bhakti, dimana DPRD Jabar bersama Gubernur telah menyepakati persetujuan bersama terkait CDOB Cirebon Timur, Kamis (18/9/2025).
Persiapannya mencakup berbagai aspek seperti demografi, geografi, politik, ekonomi, sosial budaya, kemampuan fiskal, hingga tata kelola pemerintahan. Namun, masih banyak infrastruktur dasar yang belum tersedia di wilayah tersebut. Hal ini terlihat dari hasil penilaian Komisi I bersama INJABAR yang baru mencapai skor 351, sementara standar ideal berada pada angka 450. Selain itu, ketersediaan ruang kelas baru untuk SMA dan SMK juga masih belum mencukupi. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengingat SMA dan SMK merupakan kewenangan provinsi.
“Terkait penataan ruang, perlu ditetapkan secara jelas letak ibu kota, kantor bupati, kantor dinas, ruang publik, serta kawasan dengan potensi ekonomi. Hal ini menjadi babak baru, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat menjadikan pembangunan Cirebon Timur sebagai prioritas dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ucap Ono.
DPRD Jabar Tekankan Komitmen dan Infrastruktur Dasar
Selain itu, Ono juga menegaskan perlunya komitmen dalam pengalokasian anggaran, dengan harapan APBD Provinsi Jawa Barat 2026 maupun APBD Kabupaten Cirebon 2026 dapat difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, meliputi jalan, pendidikan, dan kesehatan.
“Dengan adanya persetujuan bersama, ini menjadi komitmen antara DPRD dan Gubernur. Komitmen itu akan terlihat saat pembahasan APBD 2026 nanti,” tegas Ono.
Lebih lanjut, persiapan pembentukan CDOB Cirebon Timur akan dibahas melalui rapat-rapat yang dikawal Komisi I DPRD Jabar.
“Pak Taufik bersama teman-teman di Komisi I akan membahas, merumuskan, dan mengajukan dalam rapat paripurna hingga akhirnya disetujui bersama, jadi beliau yang akan mengawal proses ini. Tentunya kita berharap komitmen itu bisa dilaksanakan bersama-sama, dan pada akhirnya pemerintah pusat juga akan menindaklanjutinya. Jangan sampai persiapan calon daerah ini tidak dilakukan dengan baik sehingga otonomi barunya tidak jelas arahnya. Proses ini bisa panjang atau bisa pendek, tergantung bagaimana komitmen itu dijalankan,” kata Ono. [amh]