Posbekasi

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Absen Diperiksa Kasus Migas Rp2 T

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi PT Migas Bekasi.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Posbekasi.com / Dokumentasi

posbekasi.com, Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa Wali Kota Bekasi Tri Adhianto tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik pada Selasa, 17 November 2026.

Tri sedianya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sekitar pukul 10.00 WIB.

Anang menjelaskan bahwa ketidakhadiran orang nomor satu di Kota Bekasi tersebut disertai dengan pengiriman surat permohonan penundaan jadwal pemeriksaan kepada tim penyidik.

Advertisements

“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir dan ada surat minta di-reschedule pemanggilan minggu depan,” ujar Anang dalam keterangan resminya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Meski demikian, Anang menyebutkan bahwa pihak Tri Adhianto tidak mencantumkan alasan spesifik terkait batalnya kehadiran pada agenda pemeriksaan kali ini.

Konstruksi Kasus Korupsi PT Migas Kota Bekasi

Pemanggilan Tri Adhianto berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi.

Perkara ini menyoroti Kerja Sama Operasi (KSO) pengelolaan sumur gas Lapangan Jatinegara antara BUMD Kota Bekasi tersebut dengan PT Pertamina EP dan perusahaan mitra asing, Foster Oil & Energy Pte. Ltd., untuk periode 2009 hingga 2024.

Kejaksaan Agung memandang keterangan Tri Adhianto sangat krusial mengingat kapasitasnya selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) BUMD serta rekam jejak jabatannya di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, tata kelola yang bermasalah pada kerja sama bisnis ini ditaksir telah merugikan keuangan negara hingga Rp2 triliun.

Pelanggaran Prosedur dan Alih Kelola Lapangan Gas

Penyidik Jampidsus Kejagung mengungkap bahwa pendirian serta mekanisme kerja sama BUMD tersebut diduga mengabaikan prosedur hukum dan aturan yang berlaku.

Proses pelaksanaan KSO tercatat berjalan tanpa mengantongi persetujuan resmi dari DPRD Kota Bekasi maupun perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Akibat sengkarut pengelolaan yang justru memicu defisit daerah tersebut, operasional sumur gas Lapangan Jatinegara akhirnya diambil alih langsung oleh pihak Pertamina EP sejak Februari 2026.

Riwayat Penggeledahan di Pemkot Bekasi dan Kantor Mitra 

Sebelum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi, tim penyidik Kejagung telah mengambil alih penanganan perkara ini dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan melakukan penggeledahan serentak di enam lokasi strategis pada Kamis, 17 September 2026.

Dalam penggeledahan tersebut, tim jaksa menyita dokumen fisik dan data digital dari empat titik di lingkungan Pemkot Bekasi, yakni Kantor Sekretariat Daerah (Setda), Bagian Hukum Setda, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Selain kantor pemerintahan, penyidik juga turut menggeledah kantor operasional PT Migas Kota Bekasi di kawasan Ruko Pasar Sinpasa, Bekasi Utara, serta kantor mitra swasta Foster Oil & Energy Pte. Ltd. di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan.

Sikap dan Respons Pemerintah Kota Bekasi

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Bekasi maupun Tri Adhianto belum memberikan keterangan resmi secara terbuka mengenai alasan penundaan pemeriksaan tersebut.

Namun, pada pertengahan September lalu usai penggeledahan sejumlah kantor dinas, Tri sempat menyatakan bahwa Pemkot Bekasi menghormati penuh proses hukum di Kejaksaan Agung dan memastikan jajarannya bersikap kooperatif serta tetap menjaga kelancaran pelayanan publik.

 

 

Pewarta/Editor: Ismet/RED01

 

 

 

 

Baca juga: Gawat! Kejagung Geledah 6 Kantor OPD Pemkot Bekasi Terkait Kasus Korupsi PT Migas

Baca juga: Kejagung Ungkap Kerugian Negara Korupsi Migas Bekasi Rp2 Triliun

BEKASI TOP