BANDUNG, POSBEKASI.com – Untuk mentransformasikan birokrasi menjadi entitas yang progresif dan efisien, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, H. Syahrir, SE, M.I.Pol, mengusulkan empat langkah strategis guna mengatasi asimetri informasi dalam penanganan bencana.
Langkah utama yang didorong adalah penerapan digitalisasi monitoring secara *real-time* untuk memastikan akuntabilitas pembangunan 4.189 unit Huntara di Aceh Tamiang.
“Pemerintah Pusat memerlukan akses langsung ke data geospasial dan laporan visual harian tanpa hambatan birokrasi berlapis. Integrasi platform digital menjadi syarat mutlak transparansi,” jelas Syahrir, dikutip dalam keterangannya, Jumat (4/4/2026).
Ia juga mengusulkan kontrak insentif berbasis outcome, di mana alokasi dana daerah dikorelasikan dengan pencapaian target yang diverifikasi secara independen oleh pihak ketiga untuk menjaga akuntabilitas anggaran.
Selain aspek teknis, Syahrir menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berbasis Principal-Agent Alignment dan keterlibatan masyarakat sipil sebagai pengawas. “Publikasi data terbuka secara *real-time* akan mempersempit ruang inefisiensi dan praktik maladministrasi,” ungkapnya.
Dengan sistem yang tangguh, koordinasi pusat dan daerah diharapkan tidak lagi terjebak dalam ego sektoral, melainkan fokus pada kejujuran data sebagai investasi kesejahteraan rakyat. [amh]