Bekasi Online

F-PKS DPRD Jawa Barat Terima Audiensi Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata Jabar

Ketua F-PKS DPRD Jawa Barat Haru Suandharu menerima audiensi perwakilan dari asosiasi pelaku usaha pariwisata Jawa Barat, Selasa (10/8/2021). [Posbekasi.com /IST]

POSBEKASI.COM | BANDUNG – Perwakilan dari asosiasi pelaku usaha pariwisata di Jawa Barat melakukan audiensi guna menyampaikan aspirasi pelaku usaha pariwisata di Jawa Barat, Selasa (10/8/2021). Audiensi ini disambut dan diterima langsung Ketua F-PKS DPRD Jawa Barat, Dr. Haru Suandharu, M.Si.

Para perwakilan pelaku usaha pariwisata menyampaikan keluh kesah selama pandemi khususnya masa PPKM yang belum juga mereda.

Sebelumnya, perwakilan pelaku usaha pariwisata ini telah menyampaikan aspirasi kepada dinas terkait. Bahkan berencana melakukan unjuk rasa.

“Sangat berdampak pada kehidupan kami bapak. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Banyak trip yang kami batalkan bahkan kami kembalikan (uang DP), sehingga tidak bergerak. Saat ini saya sendiri sampai jualan buku dan masker untuk bertahan” ujar Eko, pemilik usaha tour travel.

Sama halnya dengan Feby, pemilik Guesthouse dan wisata rekreasi, yang terpaksa menyulap aset pariwisatanya menjadi rumah singgah keluarga pasien covid.

“Guesthouse yang kami miliki otomatis tidak lagi menerima wisatawan. Tetapi keluarga pasien yang berobat, yang kebetulan di dekan rumah sakit,” ujar Feby.

Sementara itu, Asep pelaku usaha kecil di kawasan Tahura juga mengeluhkan kebijakan yang menutup usahanya.

“Saya mewakili pedagang kecil di kawasan wisata Tahura, harus tutup bapak. Padahal sudah lakukan prokes. Bukankah tempat wisata seperti Tahura ini baik buat meningkatkan imun?” katanya.

Senada dengan Ine Hayati, yang merupakan sekretaris umum Pengusaha Pariwisata Indonesia, menilai bahwa PPKM di Jawa Barat terlalu ketat sehingga mengorbankan pelaku usaha wisata dibanding wilayah lain.

Menanggapi hal itu, Kang Haru (sapaan beliau) menyampaikan problem secara general dan holistik.

“Ini adalah musibah, dan saya sendiri turut prihatin dengan yang dirasakan oleh semua yang ada di sini. Idealnya UU kekarantinaan itu diberlakukan dengan lockdown dan diberi kompensasi oleh negara,,” katanya.

Haru menjelaskan, tidak bisa kita tawar menawar soal protokol kesehatan. Ia menilai bahwa saat ini hal yang harus dilakukan adalah survive dengan berbagai cara agar bisa bertahan.[POB]

BEKASI TOP