“Ada beberapa poin krusial yang menjadi konsen kami (DPRD) terhadap kebijakan anggaran perubahan. Poin-poin krusial tersebut menjadi catatan kami untuk dipertimbangkan oleh Gubernur,” kata Taufik usai menggelar Sidang Paripurna
Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jabar terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Jabar Tahun Anggaran (TA) 2020, di Ruang Sidang DPRD Jabar, Bandung, Senin (21/9/2020) malam.
Adapun catatan penting DPRD kata Taufik, yakni meminta Gubernur Jabar agar serius memperhatikan masalah (anggaran) pendidikan dan kesehatan.
“Kita ketahui bersama bahwa merebaknya pandemi virus Covid-19 banyak sendi kehidupan masyarakat akhirnya terkena imbas yang amat luar biasa di antaranya sektor kesehatan dan pendidikan. Karenanya, kita berharap kebijakan APBD Perubahan ini benar benar mengcover kebutuhan di kedua sektor vital tersebut,” ucap Taufik.
Lebih lanjut dikatakannya, prioritas terhadap pendidikan dan kesehatan bukan tanpa alasan. Karena kedua sektor itu termasuk yang paling vital dan butuh perhatian serius.
“Tanpa bermaksud mengesampingkan urusan atau sektor lainnya, perkara pendidikan dan kesehatan memang menjadi masalah paling mendesak, selain yang paling vital, yang harus ditangani sesegera mungkin. Hampir setiap menit banyak korban berjatuhan akibat virus ini, sementara pada waktu yang sama kegiatan pendidikan menemui banyak kendala yang berakibat pada macetnya proses belajar-mengajar baik di sekolah maupun yang lainnya,” ungkap Taufik yang juga Ketua DPD Gerindra Jabar.
Taufik berharap semua pihak dapat memahami situasi ini sehingga bersama-sama mencari jalan keluarnya.
“Ini saatnya bagi kita semua, duduk bersama untuk mencarikan solusi atas persoalan yang tengah dihadapi bangsa kita di era pandemi Covid-19 ini,” pungkasnya.[POB]