Beberapa aspirasi pun ditampung oleh anggota DPRD Jabar untuk ditindaklanjuti menjadi sebuah kebijakan. Seperti halnya anggota yang melaksanakan kegiatan di Dapil VIII (Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta) Anggota DPRD Jabar yang melaksanakan reses di Dapil VIII adalah, Abdul Hadi Wijaya, Tien Sutini Bunyamin, Edeh L Puradiredja, Gina Fadlia Swara, Iis Turniasih, Toto Purwanto Sandi dan Saepudin Zukhri.
Hasil aspirasi pada umumnya berfokus pada kepentingan masyarakat, di antaranya bantuan stimulan untuk kewirausahaan menjadi aspirasi masyarakat di Desa Warung Jambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Sehingga, tidak sedikit warga yang terjebak pada pusaran praktek bank keliling (rentenir-red) untuk membantu masalah keuangan warga yang berkedok koperasi.
“Jasa keuangan yang berkedok koperasi itu dinilai merugikan masyarakat yang sudah meresahkan perekonomian warga. Karena itu, dirinya meminta ada tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” kata Ir.Abdul Hadi Wijaya (Ahad),M.Sc, dalam kegiatan Reses I 2019 anggota DPRD Jabar di Desa Warung Jambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.
”Warga seolah-olah dihantui oleh keberadaan rentenir tersebut. Misalnya ada orang yang meminjam satu juta, hitungannya menjadi dipotong Rp100 ribu untuk administrasi, kemudian pengembaliannya ditambah bunga membengkak hingga mencapai Rp1,5 juta, Warga menyebutnya dengan sistem bank “emok” dan beroperasi ilegal,” tambahnya.
KLIK : Kota Depok Butuh Ruang Kelas Dan Sekolah Baru
Selain itu, lanjut Ahad, aspirasi yang tidak kalah penting disampaikan warga mengenai pendidikan atau sekolah gratis. Harus ada upaya komunikasi dari gubernur Pemprov Jabar kepada kepala daerah kabupaten/kota untuk memberdayakan kembali Biaya Operasional Sekolah (BOS-red) daerah dan prosedurnya dibuat mudah.
“Yang jelas gubernur dan Pemprov Jabar harus bisa memfasilitasi hal ini dengan mekanisme yang dipermudah,” kata Ahad.
Dirinya berharap, ditahun politik ini semua anggota dewan khususnya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dapat mengadvokasi kepentingan masyarakat dengan baik. Termasuk mengawal untuk mengatasi jalan yang memerlukan perbaikan, pembangunan mushola dan fasilitas umum lainnya. “Dukungan masyarakat ini semata-mata mengharapkan hadirnya pemerintah dalam kepentingan masyarakat,” tandas Ahad.
Pasalnya, banyak di kawasan tersebut masih banyak pengangguran yang tidak terdata sebagai pencari kerja. “Ini yang akan kita telusuri dalam kaitannya masalah pengangguran, sangat ironis tentunya banyak pemuda dsn pemudi asli dserah yang hanya menonton saja,” ungkap Edeh dalam kegiatan Reses I 2019 anggota DPRD Jabar di Desa Sungai Buntu Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.
Dia menambahkan, untuk meminimalisasi masyarakat yang bergantung pada jasa keuangan ilegal atau yang dikenal Bank Emok (rentenir-red), untuk diakomodir melalui koperasi. Selain merugikan masyarakat juga dalam peraturannya penggunaan jasa bank emok sudah dilarang peredarannya. “Kan dari bupatinya sudah mengeluarkan larangan bank emok,” tandasnya.
Menurut Gina, Pemprov Jabar harus segera mencari solusi agar masalah pengangguran dapat diatasi. “Memang masalah pengangguran ini menjadi peer besar bagi pemerintah daerah, harus ada tindakan nyata dalam penyelesaiannya,” ujar Gina dalam kegiatan Reses I Masa Sidang Tahun 2019 di wilayah Desa Curug, Klari, Karawang.
Dia menambahkan, fasilitas lapang dan memiliki Sekolah Sepak bola untuk mengakomodasi pemuda dan anak-anak agar berkegiatan positif harus mendapakan perhatian serius dari pemerintah. “Hanya saja masalahnya pada pengelolaan fasilitas lapang ini belum dikelola oleh desa,” katanya.
KLIK : Reses DPRD Jabar, Gina Swara Minta Pemprov Atasi Pengangguran di Karawang
Aspirasi yang selanjutnya, lanjut Gina, bagaimana mengangkat perekonomian masayarakat khususnya kaum ibu-ibu agar dapat berpenghasilan. “Kalau untuk masyarakat yang masih produktif masih bisa dipekerjakan dikawasan industri. Kalau yang sudah tidak produktif disarankan untuk membuat usaha kreatif, misalnya dalam makanan khas di daerah desa cicurug ini apa bisa dikembangkan,” tandasnya.
Karena itu, akses yang menghubungkan di wilayah Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta menjadi sorotan utama masyarakat sekitar.
Iis menyebutkan, salah satu fungsi kegiatan reses yakni menjaring aspirasi masyarakat yang membutuhkan tindakan nyata baik dari pemerintah setempat terutama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Salah satunya infrastruktur jalan desa yang menjadi kebutuhan masyarakat didesa ini harus kita perjuangkan,” ujar Iis.
Politisi dari PDI Perjuangan itu mengatakan, bukan hanya infrastruktur jalan yang diperjuangkan tetapi juga fasilitas umum lainnya seperti pembangunan mushola dan mesjid, tempat pembuangan sampah serta sarana MCK (Mandi Cuci Kakus) untuk menjaga kebersihan masyarakat.
Selain itu yang mendesak dikalangan pemuda ialah bantuan permodalan maupun pelatihan untuk peternakan. Mengingat Kabupaten Karawang secara geografis memiliki potensi untuk peternakan dan kawasan industri.[REL/POB]