Neneng mengatakan, permintaan Iwa itu berdasarkan laporan dari bawahannya, Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).
“Saya mendengar dari Neneng Rahmi, Pak Iwa, Sekda Jabar minta satu miliar,” ujar Neneng saat ditanya salah satu Jaksa KPK mengenai aliran dana suap pada sidang kasus suap proyek Meikarta, di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin 14 Januari 2019.
Menanggapi namanya disebut Neneng, Sekda Jabar, Iwa Karniwa, mengaku tidak pernah berhubungan dengan Neneng dan pihak mega proyek Meikarta, Lippo.
“Selama urusan Meikarta ini saya tidak pernah bertemu Bupati Neneng ataupun pihak Lippo,” kata Iwa Karniwa, dalam siaran persnya menanggapi tudingan Neneng tersebut.
Terkait dirinya meminta uang Rp1 miliar untuk pengurusan RDTR Kabupaten Bekasi yang berhubungan dengan Meikarta, Iwa mengatakan, saat urusan Meikarta bahkan revisi RDTR Bekasi, dirinya tidak memiliki kewenangan di BKPRD Jabar dan tidak pernah sekalipun ikut rapat.
“Semua yang saya ketahui dan pahami sudah disampaikan pada penyidik KPK saat diminta kesaksian beberapa waktu lalu. Semoga rekan-rekan media serta masyarakat bisa jernih menyajikan informasi ini. Terima kasih banyak,” kata Iwa.
Dalam persidangan empat terdakwa, Billy Sindoro, Fitradjadja Purnama, Taryudi, dan Henry Jasmen, Jaksa dari KPK menghadirkan saksi Neneng Hasanah, E.Yusuf Taufik selaku Kabiro Tata Ruang Pemkab Bekasi, Bartholomeus Toto, Edi Dwi Soesanto, dan Satriadi dari PT Mahkota Citra Sentosa sebagai perwakilan perusahaan pengembang Meikarta.[ANT/MIN/POB]