Aksi ribuan umat Islam yang tergabung dalam ASPIKA itu menuntut Bupati Karawang segera membuat Perda atau Surat Edaran Bupati untuk menolak segala bentuk kegiatan apapun yang terkait LGBT dan kemaksiatan di Kabupaten Karawang.
Bupati Karawang Cellica Nurachadiana bersama Asda 3, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Karawang, Anggota Komisi IV DPRD Karawang, Anggota Komisi III, Kemenag, Kabag Hukum, Ketua MUI Karawang, menerima audensi 15 perwakilan aksi.
Pemkab Karawang sepakat tuntutan ASPIKA terkait penolakan LGBT akan segera mengeluarkan Surat Edaran terkait LGBT.
KLIK : Masyarakat Karawang Bersatu Tolak LGBT
Bupati memerintahkan Kabag Hukum Pemkb Karawang dalam waktu satu minggu membuat konsep tuntutan masyarakat yang akan melibatkan ASPIKA.
“ASPIKA menuntut Pemkab dan DPRD Karawang membuat peraturan berupa Perbup atau Perda tentang larangan keras praktik LGBT,” kata Ketua ASPIKA, Irwan Taopik, usai diterima Bupati Karawang dan sejumlah pejabat lainnya.
Menurut Irwan, jika LGBT terus dibiarkan akan mengakibatkan dampak berbagai kemksiatan dan bencana alam.
KLIK : Tolak LGBT, Ribuan Pelajar dan Mahasiswa Serbu Gedung DPRD
“Umat Islam di Karawang prihatin dengan banyaknya komunitas dan praktik LGBT yang kini marak. Praktik LGBT akan berdampak dan akan mengakibatkan bencana seperti zaman Nabi Luth, seperti gempa, longsor dan sebagainya. Kita harus jadikan peristiwa gempa Lombok dan Palu dan berbagai daerah sebagai pelajaran,” ucapnya.
Aksi long march dari Masjid Al Jihad ke Kantor Pemda Karawang digelar usai Shalat Jumat 19 Oktober 2018 hingga berakhir pukul 16:00 berjalan dengan tertib.
Tampak puluhan aparat kepolisian dikerahkan untuk melakukan pengamanan di pimpin langsung Kapolres Karawang AKBP Slamet Waloya bersama Wakapolres, Kasat Intelkam dan Kapolsek Karawang Kota.[DIN/POB]