“Perubahan status ini berdampak buruk bagi pemerintah desa maupun bagi masyarakat. Pertama yang akan mengalami perubahan adalah tata kelola pemerintahan desa. Otonomi desa akan hilang ketika Desa berubah menjadi kelurahan sehingga kewenangan desa dalam mengatur wilayahnya akan diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,” kata Faqih dalam keterangan persnya yang diterima posbekasi.com, Jumat 27 April 2018.
KLIK : Pembangunan Jaling di Kabupaten Bekasi Tertunda, Ini Penyebabnya
Desa ketika menjadi kelurahan lanjut Faqih, tidak dapat dengan bebas mengatur wilayahnya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka inilah yang menjadi penting bagi desa.
Selain itu tambah Faqih, dampak lain perubahan status adalah pada kewenangan Desa dalam membuat Peraturan Desa ( PERDes) sampai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Anggaran Pendapat dan Belanja Desa (APBDes) akan di ambil alih.
“Perubahan ini jika perlu ditolak, desa akan maju karena ada Pemerintah Desa yang khusus melayani desa. Jika di ubah menjadi kelurahan, maka secara otomatis perkembangan desa tergantung pada Pemerintah Daerah (Pemda),” tegasnya.[JAL/POB]