Bekasi Online

Dilarang BPKP, Kompensasi Bau Sampah Batal Cair

Pemulung di TPA Bantargebang.[DOK]
Pemulung di TPA Bantargebang.[DOK]
POSBEKASI.COM – Pemerintah Kota Bekasi dipastikan batal memberi dana talangan kompensasi bau untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena dilarang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Barat.

“Sebelumnya kami sudah menerima surat permintaan dana talangan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pekan lalu. Taip dari hasil konsultasi kita ke BPKP itu dilarang,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, kemaren.

Dikatakan Rahmat, pihaknya mengaku telah mengalokasikan dana talangan senilai Rp18 miliar untuk 18.192 kepala keluarga di Kelurahan Ciketing Udik, Kelurahan Cikiwul dan Kelurahan Sumurbatu yang berlokasi di lingkungan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Dana tersebut merupakan kompensasi bau sampah sebesar Rp500 ribu per kepala keluarga setiap tiga bulan sekali.

“Kita tidak masalah harus menalangi dulu dana kompensasi itu, tapi BPKP tidak meperbolehkan sesuai aturan,” katanya.

Pemprov DKI Jakarta pada Jumat (29/10) lalu meminta Pemkot Bekasi agar menalangi uang kompensasi bau kepada 18.192 KK yang tinggal di dekat TPST Bantargebang.

Permintaan itu dilakukan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2016 DKI belum disahkan.

Awalnya Rahmat setuju karena sebagai daerah mitra, Kota Bekasi harus membantu Ibukota Jakarta, selain itu Kota Bekasi memperoleh dana hibah dari DKI sebesar Rp187 miliar pada 2016.

Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 18.192 keluarga di Kelurahan Sumurbatu, Ciketing Udik, dan Cikiwul belum menerima dana kompensasi uang bau sejak Juli 2016 untuk triwulan ketiga.

Sesuai dengan janji DKI, uang itu dibayarkan setiap triwulan ketiga atau Juli-September dan triwulan keempat Oktober-Desember sebesar Rp18 miliar.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa Adji menjelaskan, molornya pencairan dana APBD perubahan DKI karena masih dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Kami sebetulnya juga berharap APBD Perubahan bisa segera digunakan. Nanti coba saya koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat terkait dana talangan ini,” katanya.[ANT/SUB]

BEKASI TOP