Bekasi Online

Walikota Tolak Desakan DPRD Kembalikan BPPT ke Dinas Tata Kelola

Walikota Bekasi, Rahmat Effendi.[DOK]
Walikota Bekasi, Rahmat Effendi.[DOK]
POSBEKASI.COM – Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, menolak kewenangan perizinan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dikembalikan ke Dinas Tata Kota.

“Saya tidak sepakat bila fungsi BPPT dikembalikan ke Dinas Tata Kota. Sebab fungsi BPPT saat ini masih berjalan baik sesuai embrio awalnya menyederhanakan perizinan dan memangkas birokrasi,” katanya, Rabu (18/5/2016).

Kendala yang dialami pemohon terkait keterlambatan proses perizinan dikarenakan persyaratan administrasi yang tidak lengkap. “Kalau persyaratannya lengkap, saya jamin satu sampai dua minggu izinnya selesai dikerjakan,” ujarnya.

Rahmat mengkritisi pola kerja aparatur BPPT yang dinilai kurang sigap dalam menangkap persoalan yang ada. “Jangan lakukan program copy paste dalam alur kerja perizinan, karena setiap tahunnya progres yang dihasilkan hanya itu-itu saja,” ucapnya.

Dikatakannya, BPPT harus cerdas dalam memotong dan menyederhanakan alur birokrasi perizinan namun jangan yang memiliki implikasi terhadap hukum. “Potong birokrasi dan sederhanakan. Tapi jangan yang berimplikasi pada hukum karena akan membuat penanggung jawab kegiatannya tidak tenang dalam bekerja,” tambahnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Bekasi Ronny Hermawan mendesa Pemko untuk mengembalikan BPPT ke Dinas Tata Kota. “BPPT semangatnya adalah pelayanan satu atap yang semuanya terintegrasi dalam satu ruangan, tapi kenapa justru masih melempar berkas pemohon ke sejumlah instansi terkait yang menghabiskan stamina dan waktu,” ujarnya.[BES]

BEKASI TOP