Bekasi Online

Bupati Neneng: Pelayanan Kesehatan Terkendala Pembangunan Infrastruktur

Bupati Bekasi Dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin.[FER]
Bupati Bekasi Dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin.[FER]
POSBEKASI.COM – Bupati Kabupaten Bekasi, dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin, dalam lomba desa tingkat Kabupaten Bekasi yang diselenggarakan di Desa Ganda Mekar, Cikarang Barat, menyatakan, dari unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta PKK. Dan tokoh masyarakat desa Ganda Mekar, Bupati yang telah mengantarkan Kabupaten Bekasi meraih juara pertama dalam lomba P2WKSS tingkat Provinsi Jawa Barat. Mengingatkan team juri mampu bersikap independent dan obyektif dalam melakukan penilaian.

Lebih lanjut Bupati yang meraih gelar dokter di Universitas Yarsi ini menyampaikan perbandingan Kabupaten Bekasi dengan Kota Tangerang yang sama-sama dipimpin oleh Kepala Daerah wanita. Dalam hal pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kota Tangerang, bisa memberikan pelayanan kesehatan dengan gratis karena mereka sudah tidak terlalu memikirkan pembangunan infrastruktur,” kata Neneng, kemaren.

Menurutnya, saat Neneng Hasanah Yasin menjadi Bupati Kabupaten Bekasi. Dirinya dihadapkan oleh infrastruktur yang sangat tidak baik. Terutama di daerah perbatasan atau pinggiran Kabupaten Bekasi yang jauh dari keramaian kota.

Hal ini terjadi disebabkan Kabupaten Bekasi yang dulunya mencakup wilayah Kota Bekasi sekarang. Pembangunan infrastruktur terpusat di wilayah perkotaan. Karena saat itu, pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi berada di Jalan Ir. H. Juanda, Bekasi Kota.

“Otomatis pembangunan infrastruktur di daerah yang jauh dari kota Bekasi kurang terperhatikan.” Ujar Neneng Hasanah Yasin.

“Saat ini, infrastruktur di Kabupaten Bekasi. 95 persen dalam kondisi mantap. Bapak-Ibu bisa membuktikannya dengan jalan-jalan ke daerah Muara Gembong, Pebayuran, Setu, Bojong Mangu, dan daerah lainnya di Kabupaten Bekasi.” Tegas Bupati yang meraih penghargaan Pangaripta dari Provinsi Jawa Barat dalam hal penetapan program kerja pembangunan di Kabupaten Bekasi.

“Jika kita mau menggratiskan pelayanan kesehatan. Dengan mengacu kepada BPJS, untuk kelas tiga saja kita membayar 25.000 rupiah dalam sebulan. Dimisalkan penduduk Kabupaten Bekasi yang sudah memiliki e-KTP berjumlah 1,8 juta jiwa. Berarti kita membutuhkan anggaran kurang lebih lima ratus milyar dalam setahun,” terang Neneng Hasanah Yasin, Bupati Kabupaten Bekasi.

Lebih lanjut, Bupati yang meraih penghargaan the best infrastruktur dari majalah tempo ini mengatakan, “Lebih baik kita pergunakan uang lima ratus milyar tersebut untuk membangun infrastruktur. Karena dengan infrastruktur yang baik akan menggerakan roda perekonomian. Perlu waktu 5 sampai dengan 10 tahun lagi untuk menggratiskan biaya pelayanan kesehatan di Kabupaten Bekasi,” katanya.[FER]

 

BEKASI TOP