
BEKASI, POSBEKASI.COM – Publik kini menanti kesaksian Tri Adhianto di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penyidikan kasus korupsi migas senilai Rp2 triliun yang menyeret BUMD PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi. Setelah sempat mengajukan penjadwalan ulang akibat berhalangan hadir pada panggilan perdana Selasa (17/11/2026), kehadiran Wali Kota Bekasi tersebut menjadi kepingan krusial yang ditunggu tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pekan depan.
Bukan tanpa alasan keterangan orang nomor satu di Kota Bekasi itu dinanti. Dalam konstruksi perkara Kerja Sama Operasi (KSO) pengelolaan sumur minyak periode 2009–2024 bersama PT Pertamina EP dan perusahaan asing Foster Oil & Energy Pte. Ltd., Tri Adhianto memegang posisi strategis sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM)—jabatan yang memiliki otoritas tertinggi dalam persetujuan kebijakan maupun perpanjangan kontrak kerja sama pada 2022 lalu.
Di atas kertas, pendirian BUMD sektor energi sejatinya dirancang menjadi mesin pendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, ambisi mengelola potensi sumur minyak melalui PT Migas Kota Bekasi justru bermuara menjadi beban fiskal raksasa. Dengan taksiran kerugian keuangan negara yang menyentuh angka fantastis sekitar Rp2 triliun, perkara ini membuka kotak pandora mengenai bagaimana celah regulasi, perizinan yang diterabas, serta persetujuan kebijakan di tingkat daerah dapat berkelindan menciptakan kerugian publik yang masif.
Anatomi Penyimpangan: Dari Cacat Prosedur hingga Beban Fiskal
Sejak kerja sama pengelolaan sumur migas di wilayah Kota Bekasi bergulir pada 2009 dengan menggandeng entitas swasta asing, Foster Oil & Energy Pte. Ltd., fondasi kemitraan ini sudah menyimpan persoalan mendasar. Temuan awal tim penyidik Jampidsus Kejagung mengindikasikan adanya penyimpangan mekanisme tata kelola yang sistematis.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, secara terbuka membeberkan kejanggalan mendasar tersebut dalam keterangannya kepada awak media.
“Dalam pelaksanaannya, kerja sama ini terindikasi melanggar mekanisme aturan dan perizinan yang berlaku. Bahkan perusahaan mitra yang bekerja sama baru dibentuk setelahnya, serta tidak melalui persetujuan DPR maupun izin dari Kementerian ESDM,” ujar Anang Supriatna menjelaskan konstruksi perkara.
Menurut penyidik, praktik tata kelola yang menyimpang selama 15 tahun itu tidak hanya menggerus anggaran daerah dan merugikan BUMD, tetapi juga menimbulkan kerugian finansial bagi pihak PT Pertamina EP selaku pemegang wilayah kerja.
“Akibat penyimpangan tata kelola kerja sama operasi tersebut, perkiraan kerugian keuangan negara ditaksir mencapai sekitar Rp2 triliun,” tegas Anang.
Dampak Rp2 Triliun pada APBD dan Layanan Publik
Angka kerugian Rp2 triliun sering kali terdengar abstrak di telinga publik. Namun, jika diterjemahkan ke dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi yang berkisar di angka Rp6 triliun hingga Rp7 triliun per tahun, nilai kerugian tersebut setara dengan hampir sepertiga total anggaran tahunan kota penyangga ibu kota ini.
Bagi warga Kota Bekasi yang setiap hari berhadapan dengan persoalan perkotaan yang kompleks, lenyapnya potensi keuangan sebesar itu memiliki biaya peluang (opportunity cost) yang sangat nyata terhadap pemenuhan layanan dasar:
• Pengendalian Banjir dan Drainase: Dana triliunan rupiah tersebut sejatinya cukup untuk membiayai pembangunan puluhan kolam retensi, polder air, dan normalisasi saluran drainase secara menyeluruh di titik-titik langganan banjir seperti kawasan Perumnas, Rawalumbu, hingga Jatiasih.
• Infrastruktur Transportasi dan Kemacetan: Anggaran dengan nilai serupa mampu mendanai pembangunan beberapa jalan layang (flyover) atau pelebaran jalur arteri penghubung untuk mengurai simpul kemacetan kronis yang menghambat produktivitas warga Bekasi setiap hari.
• Layanan Pendidikan dan Kesehatan: Dalam skala kesejahteraan sosial, dana tersebut sanggup membiayai pembangunan puluhan gedung sekolah baru (SD dan SMP negeri) untuk mengatasi masalah tahunan zonasi PPDB, sekaligus meningkatkan fasilitas dan kapasitas layanan kesehatan masyarakat secara merata.
Ketika tata kelola BUMD gagal diawasi dengan ketat, warga kota menanggung kerugian ganda: hilangnya potensi dividen untuk pembangunan sekaligus tersedotnya ruang fiskal daerah akibat kerja sama yang tidak sehat.
Mengapa Penyidik Menyisir Jantung Birokrasi Pemkot Bekasi?
Untuk membuktikan bahwa persoalan ini melampaui kesalahan teknis direksi BUMD semata, penyidik Jampidsus melancarkan langkah hukum terukur pada 17 September 2026. Tim penyidik menggeledah secara serentak empat simpul birokrasi vital di lingkungan Pemkot Bekasi: Kantor Sekretariat Daerah (Setda), Bagian Hukum Setda, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH), berbarengan dengan penggeledahan kantor PT Migas Bekasi dan kantor Foster Oil & Energy di Jakarta.
Penyitaan dokumen dari keempat instansi pemerintahan tersebut memiliki pesan penyidikan yang sangat jelas. Bagian Hukum dan Setda menjadi kunci untuk melacak jejak telaah yuridis dan draf persetujuan kontrak yang diteken kepala daerah, termasuk menelusuri mengapa klausul yang merugikan daerah bisa lolos tanpa persetujuan legislatif.
Sementara itu, dokumen dari Bapenda menjadi pintu masuk untuk mengaudit aliran kewajiban fiskal, penyertaan modal, serta realisasi setoran pendapatan daerah yang macet atau menyimpang selama bertahun-tahun. Adapun Dinas Lingkungan Hidup menjadi instrumen untuk memverifikasi kesesuaian izin operasional dan tanggung jawab pengelolaan dampak lingkungan dari aktivitas eksploitasi sumur migas di lapangan.
Di sisi korporasi, PT Pertamina EP selaku mitra BUMN menyatakan menghormati penuh langkah penegakan hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung dan menegaskan komitmen tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Pertamina EP juga memastikan telah mengambil alih secara penuh operasional Lapangan Jatinegara sejak masa kontrak berakhir pada Februari 2026 demi menjaga kelangsungan produksi migas nasional.
Posisi Kunci Tri Adhianto sebagai Kuasa Pemilik Modal
Di titik inilah nama Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menempati posisi sentral dalam konstruksi pemeriksaan penyidik. Dalam hukum perseroan dan regulasi pengelolaan BUMD, seorang kepala daerah bukan sekadar pejabat administratif yang berjarak dari operasional perusahaan daerah. Ia melekat dengan jabatan strategis sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM).
Kewenangan KPM setara dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada perseroan terbatas. Tidak ada keputusan strategis, perombakan direksi, pengesahan laporan tahunan, hingga perpanjangan kontrak kerja sama bernilai triliunan rupiah yang dapat berjalan sah tanpa restu dan tanda tangan KPM.
Penyidik Kejagung secara spesifik menyoroti periode 2022—masa ketika Tri Adhianto menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Bekasi. Pada tahun krusial tersebut, terjadi proses perpanjangan kontrak KSO serta kesepakatan perdamaian antara PT Migas Bekasi dan pihak mitra.
Penyidik perlu menguji satu pertanyaan fundamental: apakah perpanjangan kontrak pada 2022 tersebut didasarkan pada kajian bisnis dan hukum yang objektif untuk menyelamatkan aset daerah, atau justru memperpanjang rantai kerugian negara yang sudah berlangsung sejak 2009?
Menanti Uji Keterangan di Gedung Bundar
Hingga kini, status Tri Adhianto dalam perkara ini adalah sebagai saksi, dan Kejagung belum mengumumkan penetapan tersangka dari klaster korporasi maupun pemerintahan. Terkait proses hukum yang menyasar BUMD milik Pemkot Bekasi tersebut, Tri Adhianto sebelumnya menyatakan menghormati langkah penyidikan Kejaksaan Agung dan menegaskan kesiapannya untuk bersikap kooperatif.
Ketidakhadiran Tri pada panggilan perdana Selasa (17/11/2026) diklarifikasi oleh pihak kejaksaan sebagai permohonan penjadwalan ulang (reschedule) ke pekan berikutnya karena agenda kedinasan yang tidak dapat ditinggalkan.
Di hari yang sama saat Tri berhalangan hadir, penyidik Jampidsus telah lebih dulu mengunci keterangan dari mantan Direktur Utama PT Migas Bekasi berinisial ZA, melengkapi pemeriksaan sebelumnya terhadap jajaran petinggi Foster Oil & Energy dan pejabat PT Pertamina.
Rangkaian keterangan dari level operasional korporasi tersebut kini tinggal menunggu konfrontasi dan sinkronisasi dengan keterangan pemegang otoritas kebijakan tertinggi di Kota Bekasi. Jawaban Tri Adhianto di hadapan penyidik Gedung Bundar pekan depan akan menjadi penentu sejauh mana tanggung jawab tata kelola pemerintahan daerah ikut memikul beban atas lenyapnya potensi keuangan negara senilai Rp2 triliun tersebut.
Penulis: Hasibuan
Baca juga: Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Absen Diperiksa Kasus Migas Rp2 T
Baca juga: Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi Terkait Korupsi KSO

