JAKARTA, POSBEKASI.com – Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri menyelenggarakan seminar strategis bertajuk “UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi” di Jakarta Selatan, Senin (13/4/2026). Forum ini menjadi wadah dialog antara akademisi dan praktisi untuk memperkuat kebijakan pendidikan serta pengembangan SDM Polri agar mampu menjawab tantangan global dan kompleksitas teknologi digital.
“Polisi adalah refleksi peradaban bangsa. Dalam negara yang beradab, supremasi hukum, perlindungan HAM, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci,” ujar Dosen Kepolisian Utama TK I STIK Lemdiklat Polri, Komjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si.
Chryshnanda menekankan bahwa pendidikan kepolisian harus bersifat lintas disiplin dan adaptif guna melahirkan personel yang profesional, bermoral, serta modern. Menurutnya, keberhasilan institusi Polri di masa depan sangat bergantung pada kualitas pendidikan yang mampu memprediksi perubahan zaman.
“Pada pendidikanlah tergantung masa depan Polri. Polisi harus profesional berbasis ilmu kepolisian, cerdas, bermoral, dan modern agar mampu satu langkah lebih maju dari perubahan,” tegas Chryshnanda.
Mantan Kalemdikat Polri ini mendorong transformasi menuju electronic policing dan forensic policing sebagai respons terhadap era digital.
Chryshnanda berharap polisi tidak hanya sekadar penegak hukum, tetapi juga menjadi penjaga nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban.
“Pemolisian di era digital harus berkembang menjadi electronic policing dan forensic policing. Polisi harus menjadi penjaga kehidupan, membangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., yang turut hadir dalam seminar, menyoroti pentingnya reformasi kurikulum yang mengedepankan hak asasi manusia dan penguasaan teknologi. Dukungan politik dari parlemen pun terus diperkuat demi menjaga stabilitas institusi.
“Kita mendorong percepatan reformasi Polri, termasuk perbaikan kurikulum pendidikan dan penguatan pendidikan hak asasi manusia serta pemanfaatan teknologi,” kata Habiburokhman.
Dalam forum tersebut, ia juga menegaskan posisi konstitusional Polri yang tetap berada langsung di bawah kendali Presiden. Hal ini merupakan bagian dari poin krusial dalam percepatan reformasi birokrasi di tubuh kepolisian.
“Polri tetap di bawah Presiden langsung. Ini sikap tegas DPR berdasarkan konstitusi dan TAP MPR,” jelasnya.
Menutup keterangannya, Habiburokhman menanggapi fenomena no viral no justice sebagai tantangan keterbukaan informasi saat ini. Ia menilai transparansi adalah satu-satunya cara bagi Polri untuk mempertahankan kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi media sosial.
“Sejelek apa pun yang terjadi, kalau terbuka rakyat masih bisa memberi ruang kepercayaan. Senjata kita satu-satunya adalah keterbukaan,” pungkas Habiburokhman.
Pewarta/Editor: Ismail / Hasibuan.