posBEKASI.com | BEKASI – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal dikirim ke barak TNI menuai pro kontra.
Salah satu wali murid di Bekasi yakni Adhel Setiawan sampai melaporkan Dedi Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Adhel Setiawan bersama kuasa hukumnya dari LBH Pendidikan Indonesia telah mengadukan kebijakan Dedi Mulyadi.
“Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah saya, selalu orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini,” ujar Adhel dilansir dari laman ayobandung.com, Sabtu (10/5/2025).
Selaku orang tua murid, Adhel ingin agar kebijakan dari Gubernur Jawa Barat ini dihentikan.
Ia menilai bahwa kebijakan tersebut syarat dengan dugaan pelanggaran HAM.
Adhel melihat Kang Dedi tidak mengerti dengan falsafah pendidikan.
Menurut Wali Murid itu, tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia.
“Artinya, anak didik itu bukan tanah Iiat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu adalah subjek atau manusia yanh harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang serta bakatnya, bukan dibentuk,” ujarnya.
Adhel menyampaikan, kenakalan remaja bisa disebabkan karena mereka tidak didengar apa yang diinginkan.
Sehingga, itu menjadi tugas guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan.
Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah membuat kebijakan yang cukup kontroversial berupa pendidikan militer bagi siswa yang bermasalah.
Wacana ini telah mencuat sejak akhir April 2025, kemudian pelaksanaan tahap awalnya dilakukan di Purwakarta pada Kamis, 1 Mei 2025, yang melibatkan 39 peserta.
Program Dedi Mulyadi ini mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk kemudian mendapatkan pembinaan karakter selama enam bulan, dan diawasi langsung oleh TNI. (ayb)