posbekasi.com

Mahasiswa Protes Anggaran Pemeliharaan Halte di Kota Bekasi

Puluhan Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Mereka menyoal anggaran pemeliharaan halte di Kota Bekasi, Rabu (24/1/2024). (Foto: RRI/Leny Kurniawati)

posBEKASI.com | BEKASI – Alokasi anggaran pemeliharaan sejumlah halte di Kota Bekasi menuai protes dari mahasiswa. Protes dilayangkan dengan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Rabu (24/1/2024).

Koordinator Lapangan Aksi Unjuk Rasa, Muhammad Bayu mengatakan, mahasiswa mencium praktik korupsi anggaran pemeliharaan halte. Tudingan tersebut berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan mahasiswa.

“Tahun 2023 Dishub menganggarkan pemeliharaan halte di Kota Bekasi. Tapi faktanya di lapangan kita tidak menemukan adanya pemeliharaan tersebut,” kata dia, saat berorasi di Kantor Dishub Bekasi, Rabu (24/1/2024).

Menurutnya, sepanjang 2023 Dishub mengucurkan dua kali anggaran pemeliharaan halte. Pada bulan April untuk 32 halte dan bulan November 10 halte.

Tapi fakta di lapangan berbicara lain, mahasiswa tidak menemukan pekerjaan pemeliharaan. Anehnya, mereka justru menemukan 10 halte baru berdiri di sejumlah titik.

“Kami mempertanyakan terkait 10 halte baru tersebut. Karena sesuai judul mata anggaran disebutkan untuk pemeliharaan bukan halte baru,” kata dia.

Soal halte baru tersebut, mahasiswa juga mempersoalkan sebab menelan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Total untuk satu halte memakan biaya Rp200 juta untuk satu unit halte.

“Kami mendesak agar pihak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan audit investigasi. Kami meminta kejaksaan memeriksa Kepala Dinas Perhubungan dan jajarannya diperiksa,” ujarnya mengakhiri.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar menyebut instansinya sudah transparan. Terbukti mahasiswa bisa mengetahui pekerjaan yang dikerjakan Dishub Kota Bekasi.

“Dengan sistem seperti saat ini semua transparan. Mahasiswa bisa tahu karena kami transparan,” kata dia, kepada wartawan.

Ia juga sekaligus meluruskan soal anggaran pembangunan 10 unit halte. Menurutnya, besaran anggaran tergantung volume halte, bukan Rp200 juta per unit.

“Pembangunan halte bukan 200 juta. Dia bervariasi sesuai dengan volume dan dimensinya,” ujarnya kepada wartawan.

Sekadar diketahui, aksi unjuk rasa diikuti puluhan mahasiswa. Mereka berasal dari Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari’ah Mitra Karya. [rri]

BEKASI TOP