posBEKASI.com | BEKASI – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat soroti bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai masih sangat minim untuk keberlangsungan Balai Latihan Kerja Kompetensi (BLKK) di Kota Bekasi, karena ini menyangkut dengan kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang dihasilkan oleh BLKK serta dalam rangka pendistribusian tenaga kerja keberbagai industri khususnya di Jawa Barat.
“Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangatlah diperlukan untuk menunjang peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan praktek di BLKK,” kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe, saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka evaluasi program dan kegiatan tahun 2023 serta monitoring sarana dan prasarana di Balai Latihan Kerja Kompetensi (BLKK) Kota Bekasi, Senin 8 Januari 2024.
Bobihoe berharap tenaga kerja yang dihasilkan oleh BLKK bisa memiliki skill diatas rata-rata dan mampu bersaing di dunia industri.
“Hal penunjang utama pada BLKK ini ialah peralatan yang menjadi penunjang praktek di BLKK ini harus sesuai dengan yang ada di industri pada saat ini, dengan demikian yang diharapkan tenaga kerja yang dihasilkan oleh BLKK ini otomatis mereka bisa bekerja secara maksimal dan memiliki skill yang diatas rata rata,” ujarnya.
Lebih lanjut Bobihoe mengatakan ke depannya Komisi V akan selalu mengawal keberadaan BLKK.
“Sehingga diharapkan bisa menekan angka pengangguran ditengah masyarakat dan bisa mendapatkan pekerjaan serta menunjang industri 4.0,” pungkas Bobihoe. [pob]