posBEKASI.com | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan keputusan perpanjangan Penjabat Bupati Bekasi merupakan wewenang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk itu orang nomor satu di Jabar ini meminta tidak ada lagi dinamika menolak Dani Ramdan lantaran keputusan Menteri sudah final.
“Kewenangan bukan di Gubernur, kembali saya ingatkan kewenangan ada di Mendagri. Kementerian Dalam Negeri sudah mempertimbangkan segala aspek-aspeknya, yang paling utama adalah untuk menjaga keberlangsungan yang sudah terjadi,” kata Ridwan Kamil usai menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan Penjabat Bupati Bekasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Dani Ramdan di Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat, Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis 25 Mei 2023.
Dani Ramdan kembali ditunjuk sebagai Pejabat Bupati Bekasi untuk yang ketiga kalinya berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100. 2.1.3-1187 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang perpanjangan masa jabatan Pejabat Bupati Bekasi.
Sebelumnya, gelombang meminta Mendagri untuk tidak memperpanjang dan menolak Dani Ramdan sebagai Penjabat Bupati Bekasi disuarakan berbagai masyakarat.
Ridwan Kamil menyatakan keputusan memperpanjang masa jabatan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan merupakan keputusan yang tepat. Karena posisi penjabat ini umurnya satu tahun, sehingga apabila terlalu banyak pergantian-pergantian dikhawatirkan dapat menghambat progresif pembangunan yang sudah berjalan.
“Dalam pandangan kami akan selalu ada yang namanya proses beradaptasi, dan itu akan menghabiskan energi dan waktu sehingga proses pembangunan bakal mengalami banyak perlambatan. Kebijakan ini menurut saya sudah sangat tepat dan kami berharap warga Kabupaten Bekasi fokus pada percepatan pembangunan,” ujarnya. [amh]