POSBEKASI.COM | Oleh: H. Syahrir, SE, M.I.Pol. (Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat).
DUA TAHUN pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap hari ini. Jika harus dirangkum dalam satu kata, arah pembangunan nasional pada periode ini adalah akselerasi.
Penetrasi kebijakannya begitu agresif. Pemerintah tidak lagi bermain aman, tapi langsung melakukan perombakan struktur ekonomi berbasis nilai tambah, penegakan hukum keuangan yang tegas, hingga intervensi masif untuk kebutuhan dasar rakyat kecil. Dampaknya tidak berhenti di Jakarta, tapi mengalir deras hingga ke daerah. Dan Jawa Barat berada tepat di garis depan transformasi itu.
Hilirisasi Jadi Mesin Utama, Investasi Tembus Rp3.923 Triliun
Kinerja ekonomi nasional dalam dua tahun terakhir menunjukkan angka yang masif. Realisasi investasi menembus Rp3.923,2 triliun dan berhasil menyerap 5.485.944 tenaga kerja.
Mesin utamanya adalah hilirisasi. Sebanyak 26 proyek strategis dieksekusi dengan nilai Rp1.199 triliun. Ini bukan sekadar proyek, tapi langkah memutus rantai ketergantungan kita sebagai pengekspor bahan mentah. Nilai tambah kini diolah di dalam negeri.
Bersamaan dengan itu, bersih-bersih keuangan negara berjalan tanpa kompromi. Penyelamatan aset negara mencapai Rp54,8 triliun, pelunasan utang obligasi BLBI sebesar Rp218,3 triliun dituntaskan, dan intensitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) diperkuat untuk mengikis kebocoran anggaran.
Di sektor pangan, fondasi swasembada mulai kokoh. Penguatan distribusi pupuk mampu mendorong produksi beras nasional hingga menembus 34,69 juta ton.
Dari Makan Bergizi Gratis Hingga 10.070 Koperasi Desa
Pembangunan tidak hanya soal angka makro. Di tingkat tapak, transformasi menyentuh langsung dapur rakyat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi awal Rp71 triliun digulirkan untuk menekan stunting dan meningkatkan kualitas SDM generasi mendatang.
Program ini tidak berjalan sendiri. Ia disinergikan dengan kekuatan baru ekonomi desa, yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga Oktober 2026, tercatat 10.070 unit koperasi telah beroperasi dengan jaringan 28.402 gerai di seluruh Indonesia.
Peran KDKMP sangat vital. Ia memotong rantai tengkulak yang selama ini mencekik petani, sekaligus menjadi ujung tombak penyaluran komoditas subsidi seperti pupuk dan beras SPHP secara tepat sasaran hingga ke pelosok desa.
Jabar di Garis Depan, Tapi Waspadai Rupiah Rp17.987
Lalu, di mana posisi Jawa Barat?
Sebagai tulang punggung manufaktur dan lumbung padi nasional, Jabar adalah penerima manfaat terbesar. Dari total investasi di Pulau Jawa yang mencapai Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen dari total nasional, kawasan industri di Jawa Barat menyerap sebagian besar arus modal tersebut. Artinya, lapangan kerja baru terbuka lebar di Jabar.
Jaringan KDKMP yang kini beroperasi di berbagai titik perdesaan Jawa Barat juga memperkuat ketahanan pangan masyarakat tingkat bawah. Distribusi pupuk dan beras menjadi lebih stabil.
Namun, catatan kritis harus disampaikan. Akselerasi ini dibayangi tantangan moneter global yang memicu pelemahan rupiah sebesar 16,08 persen hingga menyentuh level Rp17.987 per dolar AS. Koreksi ini menekan fiskal APBD.
Karena itu, sinkronisasi ketat antara Pemprov Jawa Barat dengan pemerintah pusat menjadi kunci. Efisiensi belanja daerah harus disiplin, stabilitas harga kebutuhan pokok harus dijaga, dan hak belanja rutin untuk pelayanan publik harus tetap terpenuhi. Jabar sudah di garis depan, jangan sampai tergelincir karena gejolak nilai tukar.*