Dalam melaksanakan Reses I tahun sidang 2020-2021, anggota DPRD Jabar dari Fraksi Demokrat ini menerima aspirasi masyarakat berfokus pada permasalahan kurang selektifnya pendataan untuk penerima bantuan sosial di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Purwakarta.
Tumpang tindihnya bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah menurutnya, terlihat dari kurangnya proses pendataan yang maksimal.
“Dimana wilayah yang mengetahui keadaan sebenarnya wilayah itu tentu pemerintahan di tingkatan terendah, yaitu tingkat desa. Sebaiknya pemerintah mendata itu untuk penerima bantuan sosial dimulai dari tingkat desa bukan dari tingkat kabupaten,” kata Toto.
Toto berharap, ke depan pemerintah provinsi lebih jeli dalam melakukan pendataan, sehingga bantuan sosial yang diberikan bisa lebih tepat sasaran.
“Mudah-mudahan ke depan pemerintah provinsi bisa lebih mendata masyarakat penerima bantuan sosial dengan lebih baik,” tuturnya.
Di samping itu, Toto sangat mengapresiasi dengan perubahan bentuk bantuan, berawal dari sembako dan sekarang dirubah menjadi bantuan tunai.
“Karena perubahan itu sesuai dengan keinginan masyarakat serta mewujudkan tujuan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama laju gerak perekonomian ditingkat desa,” pungkasnya.[POB]