Sering Silpa, Tata Kelola Pemkab Bekasi Perlu Dievaluasi

Gedung Kantor Pemkab Bekasi.[humas]

POSBEKASI.COM | CIKARANG – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bekasi mengkritisi pemerintah daerah yang minim dalam menyerap anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KNPI Kabupaten Bekasi, Rahmat Damanhuri mengatakan persoalan tata kelola pemerintahan saat ini masih menjadi perhatian dan perlu dievaluasi, di tengah-tengah pembahasan APBD 2020, persoalan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sangat besar yang diprediksi mencapai Rp1,5 triliun.

“Hal ini menunjukan tidak efektifnya kegiatan pembangunan daerah, karena sudah ada anggaran tetapi tidak digunakan,” tegasnya di Cikarang, Selasa (29/10).

Menurutnya, ada perbedaan antara Kota Bekasi dalam hal pemanfaatan anggaran, jika di kota anggarannya defisit karena membangun, tetapi di kabupaten justru tidak terpakai.

“Saat ini, memasuki akhir tahun, anggaran yang terpakai baru mencapai 65 persen, hal inilah yang perlu menjadi perhatian,” ujarnya.

Selain anggaran, masih adanya jabatan yang rangkap di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta gagalnya proses lelang jabatan menunjukan pemerintahan yang dijalankan Bupati Eka belum optimal.

Oleh karena itu, dalam peringatan sumpah pemuda ke-91 yang rencananya akan diselenggarakan Rabu (30/10) besok, rekomendasi pemuda akan disampaikan ke bupati sehingga menjadi referensi pembangunan kedepan. **

Sumber : Dakta.com

Pin It

Comments are closed.