Pasalnya, hal itudapat menjembatani sengketa antara konsumen dengan produsen atau pedagang maupun menjaga komitmen antara konsumen dengan produsen atau pedagang.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Toto Purwanto Sandi, mengatakan BPSK merupakan badan yang hampir luput dari perhatian masyarakat. Padahal, diluar pengadilan badan ini dapat meminimalisasi sengketa yang harus berujung dalam tahap pengadilan.
KLIK : 7000 Siswa Baru SMP Tak Tertampung, DPRD Jabar akan Tambah Ruang Kelas Baru SMA/SMK di Depok
“Ini sebuah badan yang kurang dilihat orang, tapi dilapangan banyak menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Badan ini sengaja melakukan mediasi sosial atau konsiliasi tapi tidak sampai pengadilan,” ujar Toto saat melakukan Kunjungan Kerja ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Karawang, Senin 1 April 2019.
Toto berharap BPSK dapat bekerja secara efektif dalam melindungi hak konsumen. Sebab, dewan dalam hal ini tidak menginginkan adanya kecurangan dilakukan pedagang semisal menaikan harga terlalu tinggi atau mengurangi takaran.
KLIK : DPRD Jabar Minta Dinas Pendidikan Instruksikan Semua Sekolah Tak Boleh Larang Siswa Ikut UNBK
“Jika konsumen di lapangan, beli barang tidak sesuai harga yang disepakati, komplain bisa ditujukan ke BPSK agar bisa diselesaikan sama-sama,” ucap politisi Demokrat itu.[DIN/POB]