Bekasi Online

Gugatan Pilkada Kota Bekasi : “Walau Langit Akan Runtuh Keadilan Harus Ditegakkan”

Tim Advokasi Paslon Paslon Walikota Bekasi nomor urut 2, Bambang Sunaryo dan Hiu Hindiana saat di Gedung MK, Jumat 13 Juli 2018.[FB]
BEKASI | POSBEKASI.COM – Tim Advokasi pasangan calon Walikota Beksi Nur Supriynto – Adhy Firdus, terus memfolow-up sengketa Pilkada Kota Bekasi yang kini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini terlihat dua sosok advokasi Nur-Firdaus yang berada di Gedung MK pada Jumat 13 Juli 2018, untuk memfolow-up gugatan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Kota Bekasi tahun 2018 oleh KPUD Kota Bekasi.

Dari akun fcebook kedua advokasi yang dikutip posbekasi.com pada Jumat 13 Juli 2018 malam yakni, Bambang Sunaryo menulis diakunnya “TB 59 untuk no 29 walau langit akan runtuh keadilan harus di tegakan Makamah Konstitusi RI”.

Sedangkan Hiu Hindiana yang juga menulis pada akun Facebooknya, “percaya diri, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Demi untuk menegakkan hukum & mendapatkan keadilan …”.

KLIK : KPU Kota Bekasi Cek Rigister Gugatan Paslon No 2 ke MK

Sebelumnya, Tim Advokasi pasangan calon Walikota Bekasi Nur-Firdaus resmi mendaftarkan gugatan sengketa Pilkada Kota Bekasi ke MK pada Sabtu 7 Juli 2018, pukul 23:54 WIB.

“Adapun materinya adalah mengajukan permohonan pembatalan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilkada kota Bekasi tahun 2018 yang diadakan oleh KPUD Kota Bekasi,” ungkap Ketua Tim Advokasi Nur-Firdaus, Bambang Sunaryo, usai mendaftarkan gugatan ke MK beberapa waktu lalu.

Menurut pers rilis Bambang Sunaryo yang diterima posbekasi.com, Ahad 8 Juli 2018, gugatan ke MK tersebut terkait penolakan hasil penetapan rapat pleno rekapituasi penghitungan suara yang dinilainya banyak menyisakan persoalan.

“Keberatan sudah disampaikan para saksi dalam rapat pleno rekapitulasi pada Jumat 6 Juli 2018 dini hari di hotel Horison Kota Bekasi, dan para saksi pun menolak menandatanginya. Namun pihak KPUD Kota Bekasi justru malah tetap membacakan Surat Keputusan hasil rekapitulasi,” tambahnya.

Diakuinya, saat ini pihaknya sudah mengantongi banyak cukup bukti yang memperkuat terjadinya pelanggaran pemilukada yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif.

“Pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur struktural, baik pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilukada secara kolektif yang bukan aksi individual, namun direncanakan secara matang dan dampak pelanggaran ini sangat luas bukan sporadis,” terangny.

Selain itu lanjut Bambang, banyaknya temuan-temuan yang dilakukan oleh aparat struktural selama masa sebelum Pilkada dan saat pemungutan suara.

“Inilah yang menyebabkan pihak Nur-Firdaus untuk menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara, karena bila ditetap dilanjutkan justru akan mencederai proses demokrasi di Indonesia,” ujarnya.[REL/POB]

BEKASI TOP