Tuntutan GMNI itu ditandai dengan pembakaran ban di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu 12 Juli 2017.
Aksi tesebut sempat menarik perhatian sejumlah masyarakat yang melintas, para aktivis GMNI terus menyuarakan tuntutan mundur dan meminta Walikota Bekasi Rahmat Effendi mencopot Ali Fauzi dari jabatannya.
“PPDB Online hanya menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat, padahal pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Ini semakin diperparah dengan tutup matanya DPRD atas kekisruhan ini,” kata Ketua GMNI Kota Bekasi, Halason, dalam orasinya.
Diamnya DPRD Kota Bekasi, membuat GMNI curiga adanya konspirasi dengn Disdik. “Mungkin ada konspirasi antara Disdik dengan DPRD,” duga Halason.[RIS’ISH]